Jakarta, MINA – Dalam upaya keterlibatan Indonesia dalam agenda International Decade of Ocean Science for Sustainable Development (the Decade), Badan Riset dan Inovasi NasionaI (BRIN) mendukung inisiasi Komite Nasional Indonesia untuk program Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC)–UNESCO menggelar lokakarya dan tinjuan lapangan ke Kepulauan Seribu, yang dikemas dalam topik “Studi Pulau-Pulau Kecil” pada 18 Agustus di Kampus BRIN Widya Graha – Kawasan Gatot Subroto, Jakarta.
Pulau-Pulau Kecil menjadi objek kajian kali ini sebagaimana disampaikan Ketua Panitia, Agus Heri Purnomo untuk mencapai tujuan jangka panjang di tahun 2030, yaitu menjawab tantangan mewujudkan laut bersih, sehat, dan produktif, demikian keterangan tertulis yang diterima MINA, Rabu (17/8).
“Maka, tim periset menargetkan tujuan jangka pendek yaitu, terbangunnya jejaring dan kerjasama riset multidisiplin, baik nasional maupun internasional, tersedianya informasi ilmiah untuk dijadikan landasan perumusan kebijakan pemanfaatan sumber daya laut secara optimal dan berkelanjutan dalam kerangka blue economy, dan terealisasinya kontribusi signifikan periset Indonesia pada Decade of Ocean Science,” kata Agus.
Agus menjelaskan, para saintis nasional akan mengkaji kondisi ekosistem di pulau-pulau kecil, baik dari aspek biofisik maupun sosial ekonomi. Mereka akan berbagi pandangan dan masukan dengan ilmuwan luar negeri.
Baca Juga: Kota Semarang Raih Juara I Anugerah Bangga Berwisata Tingkat Nasional
Melalui lokakarya tersebut, Agus berharap, diskusi di antara segenap peserta dapat menghasilkan titik temu dan rumusan-rumusan tentang cara pencapaian target dan tujuan-tujuan tersebut.
“Rumusan-rumusan tersebut, lebih lanjut akan ditindaklanjuti dengan penjalinan kerja sama antar berbagai pihak terkait seperti pemerintah, pengusaha, peneliti/akademisi, dan masyarakat, NGO dll., dalam maupun luar negeri, untuk melaksanakan berbagai kegiatan keilmiahan seperti pelaksanaan joint research, scientific data exchange, dan penyelenggaraan forum-forum ilmiah,” tambahnya.
Ia mengatakan, saat ini sedang dilakukan proses penyusunan rencana kerja sama, di antaranya dengan Balai Pustaka, Yayasan Bahari Indoneia terkait Ocean Litteracy, pengusulan proposal pendanaan ke Unesco, UNDP, dan local gov. Juga tengah diupayakan peningkatan keterlibatan dengan regional research patners, di antaranya dengan JSPS, Korea Indonesia Marine Technology Office.
Pulau Kecil adalah pulau dengan luasannya lebih kecil atau sama dengan 2.000 km persegi. Jumlah pulau kecil mencapai ribuan dan jauh lebih banyak dibanding pulau besar yang negara Indonesia miliki.
Baca Juga: Banjir Rob Jakarta Utara Sebabkan 19 Perjalanan KRL Jakarta Kota-Priok Dibatalkan
“Pulau kecil memiliki banyak potensi untuk dikembangkan karena keunikan atau kekhasan ekosistemnya. Pada saat yang sama pulau kecil ini memiliki tantangan besar jika berpenduduk padat,” imbuhnya.
Pada pulau-pulau kecil berpenduduk, ketersediaan air dan sanitasi hampir selalu menjadi tantangan utama. Tantangan menjadi semakin kompleks/ rumit manakala tuntutan ekonomi yang direspon dengan berbagai upaya pembangunan. Hal itu antara lain harus berbagi ruang dengan kepentingan untuk menjaga kesehatan, produktivitas, dan keberlanjutan fungsi layanan ekosistem yang menopang kehidupan masyarakat.
Salah satu bentuk upaya pembangunan yang banyak terjadi di pulau-pulau kecil adalah pengembangan industri wisata bahari. Karakteristik alam unik yang ada di pulau-pulau kecil menginspirasi pengambil kebijakan untuk mengupayakan penyejahteraan masyarakat melalui pengembangan wisata berbasis ekosistem pantai di pulau-pulau kecil.
“Terlepas dari dampak positif bagi ekonomi masyarakat, pengembangan wisata tersebut juga berpotensi membawa berbagai dampak negatif terhadap layanan ekosistem (ecosystem services) seperti, akumulasi sampah laut, perusakan habitat, dan penurunan populasi biota laut,” ungkapnya.
Baca Juga: Banjir Rob Rendam Sejumlah Wilayah di Pesisir Jakarta Utara
Di sisi lain, dinamika dampak terhadap ekosistem berinteraksi dengan sikap dan perilaku pemangku kepentingan. Hal itu termasuk wisatawan dan masyarakat lokal, serta pengambil kebijakan, sehingga upaya untuk menyandingkan kepentingan publik dan alam tidak akan efektif tanpa mempertimbangkan aspek interaksinya. (R/R7/R1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Presiden Prabowo Beri Amnesti ke 44 Ribu Narapidana