Yerusalem, MINA – Pemerintah Israel yang baru sedang mempersiapkan paket sanksi terhadap warga Palestina, termasuk penarikan kartu VIP yang diberikan kepada pejabat Otoritas Palestina (PA).
Seperti dikutip dari Middle East Monitor, Selasa (3/1), sanksi Israel yang direncanakan itu adalah tanggapan atas persetujuan PBB atas sebuah resolusi yang meminta Mahkamah Internasional untuk mengevaluasi pencaplokan Israel dan status hukum pendudukan.
Mobil VIP memberi pejabat senior PA akses mudah ke kota-kota Israel, perjalanan mudah di pos pemeriksaan Israel, serta perjalanan melalui Bandara Ben Gurion.
Istri, anak-anak dan pengawal pejabat PA yang memegang kartu VIP Israel dapat melewati pos pemeriksaan dengan bebas dan melakukan perjalanan ke Yerusalem melalui gerbang Tembok Pemisah.
Baca Juga: Tentara Israel Cemas Jumlah Kematian Prajurit Brigade Golani Terus Meningkat
Keputusan tentang paket sanksi terhadap Palestina diperkirakan akan diambil oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Galant
dan Menteri Luar Negeri Eli Cohen berkoordinasi dengan pihak lain, sumber-sumber Israel melaporkan.
Pada Jumat (30/12), Majelis Umum PBB menyetujui sebuah resolusi yang meminta Mahkamah Internasional untuk mempertimbangkan konflik Israel-Palestina, “pencaplokan” Israel dan “status hukum pendudukan.”
Resolusi tersebut, yang berjudul “Praktik-praktik Israel dan kegiatan pemukiman yang mempengaruhi hak-hak rakyat Palestina dan orang Arab lainnya di wilayah pendudukan,” dipromosikan oleh PA dan disahkan dengan suara 87 setuju, 26 menentang dan 53 abstain.
Resolusi tersebut menyerukan ICJ untuk segera memberikan pendapat pada pendudukan, penyelesaian dan aneksasi Israel yang berkepanjangan atas wilayah Palestina. (T/RE1/P2)
Baca Juga: Anakku Harap Roket Datang Membawanya ke Bulan, tapi Roket Justru Mencabiknya
Mi’raj News Agency (MINA)