PEMERINTAH MESIR AWASI MEDIA SOSIAL PARA AKTIVIS

Kairo, 25 Dzulqo’dah 1435/20 September 2014 (MINA) –  Laporan media AS BuzzFeed yang mengatakan Kementerian Dalam Negeri Mesir mulai memantau situs jejaring sosial dan pengguna internet yang menuai  kemarahan aktivis hak asasi manusia  karena dianggap telah melanggar konstitusi dan kebebasan berekspresi.

Laporan yang dikeluarkan pada Jum’at, mengatakan Mesir telah bertahun-tahun melakukan pengawasan, dan apa yang terjadi sekarang  merupakan pengembangan atas apa yang sedang mereka lakukan adalah melanggar hukum, kata direktur Jaringan Arab untuk Informasi Hak Asasi Manusia Gamal Eid,  Ahram online yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Laporan BuzzFeed sangat penting, katanya menambahkan, Kementerian Dalam Negeri telah melanggar Konstitusi negara, di mana mereka (negara) mendorong rakyat untuk memilih “ya,” (dalam pemilu) dan mereka  meyakini mereka kebal dari hukuman.

“Apa yang terjadi adalah pengembangan alat kontrol (pemerintah) yang melanggar hak asasi manusia untuk mengekspresikan pendapat mereka,” menurut Gamal.

Gamal menekankan biaya pengembangan (mata-mata) ini sangat mahal dan dilakukan dengan menggunakan uang pajak rakyat, dengan dalih di bawah pengawasan sistem politik.

Kepala Organisasi Arab untuk Hak Asasi Manusia Muhamad Zarei menggambarkan tindakan yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri sebagai hal yang “aneh dan kontradiktif.”

Zarei menjelaskan Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan masalah keamanan nasional dan pada saat yang sama mempekerjakan perusahaan swasta asing untuk memantau kegiatan warga Mesir  melalui Internet.

Menurutnya, langkah pemerintah tidak hanya akan membatasi kebebasan, tetapi juga akan mempengaruhi keamanan nasional. Dia  menambahkan pada saat  rakyat kekurangan makanan,  pemerintah malah membayar sejumlah besar uang kepada sebuah perusahaan swasta untuk memantau mereka.

Zarei menyimpulkan dengan memperingatkan tindakan penekanan kepada  rakyat akan menghasilkan ‘ledakan’ dari rakyat sendiri kepada pemerintah nantinya.

Sementara Kementerian Dalam Negeri membantah laporan yang diterbitkan oleh BuzzFeed dalam sebuah pernyataan pada Kamis itu.(T/R04/R03)

Mi’raj  Islamic News Agency (MINA)