Amman, MINA – Pada sesi debat terbuka Dewan Keamanan PBB Selasa malam (19/10) waktu AS, pemerintah Yordania menekankan, pelanggaran Pendudukan Israel yang terus berlanjut di sekitar Masjid Al-Aqsa merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional.
“Tindakan pasukan pendudukan, pemukim, dan ekstrimis menyerbu Masjid Al-Aqsa menghalangi pekerjaan Departemen Wakaf Yerusalem dan urusan Yerusalem,” pernyataan menyebutkan, seperti dilaporkan Roya News.
“Dewan Keamanan harus memikul tanggung jawabnya untuk menghentikan pelanggaran ini dan mewajibkan mereka untuk menghormati resolusi Dewan yang relevan, termasuk Resolusi 478 tahun 1980,” lanjutnya.
Pernyataan itu menegaskan kembali Masjid Al-Aqsa adalah tempat ibadah murni bagi umat Islam, dan bahwa Departemen Wakaf untuk Yerusalem dan urusan Masjid Al-Aqsa di Yordania adalah otoritas hukum dengan yurisdiksi eksklusif untuk mengelola semua urusan Al-Aqsa.
Baca Juga: Sandera Israel di Gaza Jadi Target Serangan Tel Aviv
Pernyataan itu menegaskan, Yordania “akan melanjutkan peran dan upayanya, berdasarkan perwalian Hashemite historis situs suci Islam dan Kristen di Yerusalem, yang dikelola oleh Yang Mulia Raja Abdullah II, untuk melindungi dan merawat situs-situs suci dan melestarikan hukum dan status sejarah di sana.”
Pernyataan itu mengingatkan pelanggaran Pendudukan Israel yang menyebabkan siklus kekerasan, kehancuran dan perang di Jalur Gaza pada bulan April dan Mei lalu.
Pemerintah Yordania menyerukan pentingnya melanjutkan upaya mengkonsolidasikan dan membangun gencatan senjata di Jalur Gaza, untuk mencapai ketenangan yang komprehensif dan berkelanjutan, serta upaya rekonstruksi di Jalur Gaza.
Yordania juga menyerukan kepada masyarakat internasional untuk “mengerahkan upayanya meringankan krisis kemanusiaan di Jalur Gaza, dengan berpartisipasi dalam upaya rekonstruksi dan memberikan tekanan pada Israel untuk mengakhiri blokade ilegal dan menanggapi kebutuhan dasar dan kemanusiaan rakyat negara itu”. (T/RS2/RS3)
Baca Juga: Tentara Israel Hancurkan 25 km Jalan di Jenin
Mi’raj News Agency (MINA)