Delegasi Hamas dan Fatah Bertemu di Kairo Bahas Gaza Usai Perang

Kairo, MINA – Delegasi tingkat tinggi dari faksi Palestina Hamas dan Fatah bertemu di Kairo untuk pembicaraan tentang bagaimana Gaza setelah berakhirnya perang Israel di wilayah tersebut.

Delegasi Hamas dipimpin oleh Wakil Kepala Biro Politik Khalil Al-Hayya dan meliputi anggota biro politik Basem Naim serta Kepala Hubungan Nasional Hussam Badran. Al-Araby Al-Jadeed melaporkan, Sabtu (2/10).

Delegasi Fatah meliputi Wakil Ketua Mahmoud Al-Aloul, anggota Komite Eksekutif PLO Azzam Al-Ahmad dan Kepala Dewan Nasional Palestina Rawhi Fattouh.

Perundingan sebelumnya yang diadakan pada tanggal 9 Oktober berakhir tanpa kesepakatan untuk mengelola Gaza, dengan Hamas bersikeras agar dibentuk pemerintahan teknokratik untuk mengelola Tepi Barat dan Gaza guna mencegah fragmentasi lebih lanjut di wilayah Palestina. Sementara itu, Fatah memutuskan untuk membentuk komite administratif yang berafiliasi dengan Otoritas Palestina (PA) di Ramallah.

Menurut Al-Araby Al-Jadeed, Hamas kemungkinan akan menunjukkan fleksibilitas terhadap usulan yang akan dikeluarkan oleh komite tersebut. Usulan tersebut akan dikeluarkan melalui keputusan dari Presiden PA Mahmoud Abbas.

Jika kesepakatan tercapai, komite tersebut akan mengelola bantuan kemanusiaan, urusan sipil, dan penyeberangan di Gaza.

Sebelumnya dilaporkan PA dan Fatah tidak berniat untuk membentuk pemerintahan baru saat ini, sementara Kairo memiliki keraguan tentang solusi yang tidak dapat segera dilaksanakan.

Tak lama setelah pertemuan pertama, pejabat Hamas mengatakan kelompok tersebut terbuka terhadap semua solusi yang diusulkan Palestina, “selama itu adalah solusi Palestina”.

Pejabat tersebut menambahkan mereka memperkirakan Israel akan menghalangi kesepakatan apa pun yang dicapai oleh faksi-faksi Palestina.

Pekan lalu, PA dilaporkan menolak rencana keterlibatan UEA dalam pemerintahan pascaperang Gaza.

“Rencana Emirat itu sampai kepada kami melalui media-media Amerika, dan kami menolaknya melalui saluran-saluran yang sama,” kata seorang pejabat yang dikutip oleh Al-Araby Al-Jadeed, yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Posisi ini disampaikan langsung kepada AS dalam pertemuan baru-baru ini antara Hussein Al-Sheikh, Sekretaris Jenderal Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), dan Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Timur Dekat, Barbara Leaf.

Pejabat itu mengatakan rencana Emirat itu mencakup ketentuan-ketentuan yang dianggap sebagai campur tangan dalam urusan Palestina, yang menggambarkan PA sebagai “korup dan kurang kredibel” di mata masyarakat internasional.

Rencana itu juga menyerukan pengangkatan perdana menteri baru dan pembentukan “Komite Gaza” melalui keputusan presiden.

Proposal itu menguraikan pengerahan pasukan keamanan Arab, termasuk “personel militer kontrak,” tanpa peran awal Palestina dalam keamanan Gaza.

Sementara itu, Israel terus melancarkan serangan gencarnya ke Gaza, di mana ia melakukan pengepungan dan penyerangan baru di wilayah utara Gaza. Tel Aviv telah menjadikan pembubaran Hamas sebagai bagian dari tujuan militernya, sementara juga menolak peran PA dalam pemerintahan pascaperang Gaza.

Agresi Israel di Gaza telah menewaskan 43.314 orang di Gaza sejak Oktober 2023 dan melukai 102.019 lainnya. []

Mi’raj News Agency (MINA)