Khartoum, MINA – Kelompok demonstran utama Sudan masih melakukan aksinya, Senin (15/4), mendesak pembentukan segera pemerintah yang dipimpin warga sipil untuk menggantikan dewan militer baru negara itu.
Para demonstran memperingatkan “revolusi” para demonstran menghadapi ancaman dari “sisa-sisa rezim” dari pemimpin yang digulingkan Omar al-Bashir. Al Jazeera melaporkan.
Asosiasi Profesional Sudan (SPA) menegaskan kembali seruannya untuk pembubaran dewan militer dan diganti oleh yang sipil, dengan hanya akan mencakup perwakilan tentara secara terbatas.
Organisasi yang mempelopori berbulan-bulan protes terhadap Presiden Omar al-Bashir, juga menuntut pemecatan jaksa penuntut umum dan kepala kehakiman Sudan, serta pembubaran mantan presiden Partai Kongres Nasional (NCP).
Baca Juga: Erdogan Umumkan ‘Rekonsiliasi Bersejarah’ antara Somalia dan Ethiopia
“Tujuan revolusi tidak dapat dicapai sepenuhnya dan menghadapi manipulasi di belakang panggung oleh sisa-sisa rezim,” kata anggota SPA Taha Osman kepada wartawan di ibukota, Khartoum.
“Permintaan utama adalah pembentukan dewan sipil untuk menjamin bahwa revolusi dilindungi dan semua tujuan tercapai,” ujarnya.
Dewan Militer belum secara resmi menanggapi tuntutan-tuntutan itu.
Namun, sejumlah langkah telah dilakukan dalam upaya nyata untuk menenangkan para demonstran, termasuk pencabutan jam malam.
Baca Juga: Trump: Rakyat Suriah Harus Atur Urusan Sendiri
Kepala Dewan Militer. Abdel Fattah al-Burhan Abdelrahman telah berjanji untuk merestrukturisasi institusi negara dan “mencabut rezim (Bashir) dan simbol-simbolnya.”
Al-Burhan juga mengatakan bahwa transisi ke pemerintahan sipil bisa memakan waktu hingga dua tahun. (T/RS2/P2)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Agresi Cepat dan Besar Israel di Suriah Saat Assad Digulingkan