Dewan HAM PBB Desak Pemulihan Pemerintahan Sipil Sudan

Jenewa, MINA – Ketua Dewan Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet pada Jumat (5/10) menagtaan, pengambilalihan militer di Sudan “sangat mengganggu” dan pemerintahan sipil harus segera dipulihkan.

Hal itu ia sampaikan saat berbicara pada sesi khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB tentang implikasi dari situasi yang sedang berlangsung di Sudan setelah kudeta 25 Oktober di negara Afrika timur laut, Anadolu melaporkan.

“Mengingat halaman suram dalam sejarah negara itu ketika kebebasan berekspresi dibungkam, dan hak asasi manusia ditekan secara komprehensif. Ini mengkhianati revolusi yang berani dan menginspirasi tahun 2019, dan bertentangan dengan hukum hak asasi manusia internasional, serta dokumen konstitusional negara itu sendiri dan dokumen dasar transisi lainnya,” kata Bachelet.

Permintaan diadakannya sesi khusus untuk Sudan tersebut dibuat oleh Inggris, AS, Norwegia dan Jerman, serta didukung oleh lebih dari 45 negara anggota Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika (AU) yang menangguhkan partisipasi Sudan dalam semua kegiatan AU setelah pengambilalihan militer.

Mereka menyerukan kepada militer Sudan terlibat dalam dialog dengan para pemimpin sipil untuk memungkinkan pembentukan kembali pemerintahan transisi Sudan dengan segera.

Sementara itu negara-negara seperti China, Rusia dan Venezuela menentang penyelenggaraan sidang tersebut, dengan mengatakan itu melanggar kedaulatan Sudan.

“Banyak orang termasuk menteri pemerintah, anggota partai politik, pengacara, aktivis masyarakat sipil, jurnalis, pembela hak asasi manusia, dan pemimpin protes telah ditangkap dan ditahan,” kata Bachelet.

Dia mengatakan, Dewan Keamanan PBB pekan lalu menyerukan pembebasan segera semua yang ditangkap dan ditahan sejak pengambilalihan militer, dengan mengatakan ini penting untuk memulai dialog yang sangat dibutuhkan dan segera kembali ke pemerintahan sipil.

“Protes besar-besaran sejak 25 Oktober dalam beberapa kasus bertemu dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan, termasuk penggunaan peluru tajam,” kata Bachelet.

Dia mengutip sumber medis, setidaknya 13 warga sipil dibunuh oleh militer dan pasukan keamanan sejak 25 Oktober, dan lebih dari 300 terluka.

Pimpinan  Dewan Hak Asasi Manusia PBB itu mengatakan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dan mematikan oleh militer Sudan dan pasukan keamanan lainny, harus segera diakhiri dan mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia harus dimintai pertanggungjawaban sepenuhnya.

“Di negara di mana perempuan dan anak perempuan telah menjadi pemimpin aktif dalam gerakan demokrasi dan hak asasi manusia, banyak aktivis perempuan dilaporkan ditangkap, dilecehkan, diancam, dan dalam banyak kasus, dipukuli saat berpartisipasi dalam protes,” ujar Bachelet.

“Saya diberitahu semua stasiun radio dan saluran televisi di negara itu telah berhenti mengudara, kecuali televisi nasional Sudan dan Radio Omdurman, yang dikendalikan oleh otoritas militer,” tuturnya.

Dia mengatakan surat kabar juga telah berhenti mencetak dan penggerebekan juga terjadi di beberapa kantor organisasi masyarakat sipil. (T/R7/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)