Dorong Kemandirian Haji, Anggota DPR Desak BPKH Kelola Infrastruktur Kampung Haji di Saudi

Jakarta, MINA – Gagasan ambisius Presiden Prabowo Subianto untuk membangun Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi dinilai sebagai momentum strategis untuk memperkuat kedaulatan pelayanan ibadah haji nasional. Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar tidak hanya fokus pada investasi keuangan, tetapi juga mulai mengelola langsung infrastruktur haji di luar negeri.

“BPKH tidak sekadar lembaga pengelola dana, tetapi harus bisa menjalankan amanat besar Presiden untuk menghadirkan fasilitas haji yang lebih terintegrasi dan efisien. Ini soal kepentingan jamaah Indonesia dan posisi strategis bangsa kita dalam dunia Islam,” kata Maman dalam keterangannya di Jakarta, dikutip MINA dari Parlementaria, Sabtu (28/6).

Menurutnya, pembangunan Kampung Haji Indonesia harus mencakup bandara khusus, kompleks hotel, layanan katering, serta sistem transportasi yang terkoordinasi dalam satu kawasan terpusat. Ia menyebut, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak ketiga, misalnya dengan tidak lagi menyewa bandara seperti di To’ib, dan memusatkan layanan di satu lokasi yang dikelola sendiri.

“Kalau hotel, katering, hingga transportasi terkonsolidasi dalam satu sistem milik kita sendiri, maka pelayanan kepada jamaah akan jauh lebih manusiawi, terarah, dan sesuai karakteristik jamaah Indonesia,” jelas politisi Fraksi PKB ini.

Kritik terhadap Sistem Syarikah

Maman juga melayangkan kritik terhadap sistem syarikah atau kemitraan lokal yang selama ini menjadi mekanisme utama dalam pengelolaan layanan haji di Arab Saudi. Menurutnya, banyak syarikah tidak memahami ekosistem sosial, budaya, dan spiritual jamaah Indonesia, sehingga menciptakan kesenjangan dalam pelayanan.

“Sering kali kloter kita dipisah dari hotel ke hotel, tidak sinkron antara pembimbing dan yang dibimbing. Bahkan, hubungan keluarga bisa terpecah. Ini karena sistem yang tidak sesuai dengan kebutuhan khas jamaah kita,” ungkapnya.

Ia menilai, selama ini pendekatan pelayanan cenderung bersifat administratif dan teknis, bukan berbasis budaya pelayanan khas Indonesia. Inilah mengapa kehadiran infrastruktur yang dikelola langsung oleh Indonesia menjadi solusi jangka panjang yang lebih berkelanjutan.

Pentingnya Diplomasi Haji

Selain pembangunan fisik, Maman menegaskan perlunya penguatan komunikasi dan diplomasi antara Pemerintah Indonesia dengan otoritas Arab Saudi. Ia menyebut, regulasi haji sepenuhnya berada di tangan Saudi, sehingga pendekatan cerdas dan terukur harus dikedepankan.

“Kunci kita ke depan adalah diplomasi yang kuat dan cerdas. Kementerian Agama dan BPKH harus aktif berkomunikasi agar kepentingan jamaah Indonesia benar-benar diperhatikan dalam setiap kebijakan,” ujarnya.

Indonesia merupakan negara pengirim jamaah haji terbesar di dunia. Pada musim haji 2024, tercatat lebih dari 241.000 jamaah diberangkatkan. Sementara itu, dana kelolaan haji oleh BPKH mencapai Rp167 triliun pada 2024, menjadikannya salah satu portofolio dana syariah terbesar di Asia Tenggara.

Gagasan Kampung Haji Indonesia sebelumnya telah disuarakan oleh Presiden Prabowo sebagai simbol transformasi pelayanan ibadah haji yang berdaulat dan mandiri. Jika direalisasikan, proyek ini akan menjadi langkah historis dalam meneguhkan posisi Indonesia sebagai pelayan utama jamaah haji dunia dan memperkuat diplomasi haji berbasis kepentingan nasional.[]

Mi’raj News Agency (MINA)