Dosen FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh Ikuti Sidang Disertasi 'MPU Aceh Perlu Dukungan'

Semarang, MINA – Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintah (FISIP) UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Taufik mengikuti sidang disertasi penelitian tentang “Pengembangan Kapasitas Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh” untuk meraih gelar doktor pada Bidang Administrasi Publik setelah mengikuti ujian disertasi di Universitas Diponegoro Semarang, Rabu (31/5).

“Majelis Permusyarawatan Ulama Aceh perlu mendapatkan dukungan dan komitmen dari Pemerintah Aceh dalam hal pengembangan kapasitas lembaga yang menaungi para ulama di negeri Serambi Mekat tersebut,” kata Taufik.

Saat ini masih menjadi faktor penghambat lembaga itu, untuk setara dengan lembaga lain pada lingkup pelayanan kekhususan di lingkungan Pemerintahan Aceh.

Sidang promosi terbuka dipimpin Ketua Sidang Dr. Hardi Warsono, MT yang berlangsung di ruang Seminar FISIP Gedung Doktor Administrasi Publik dimulai pada pukul 13.30 s/d 16.30 WIB.

Taufik berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan para tim penguji.

Taufik melakukan penelitian disertasi dibimbing oleh tim promotor yang terdiri dari Prof. Budi Setiyono, M.Pol.Admin, Ph.D, Dr. Kismartini, M.Si, dan Dr. Retno Sunu Astuti, M.Si. Sementara penguji internal Dr. Dyah Lituhayu, M.Si, dan penguji eksternal Sait Abdullah, M.Pol Admin, Ph. D Associate professor Politeknik STIA LAN Bandung.

Gagasan yang mendasari penelitian Taufik muncul dari kehadiran lembaga istimewa di Aceh sebagai wujud pemberian otonomi khusus oleh pemerintah pusat kepada Provinsi Aceh. Salah satunya adalah adanya Lembaga MPU.

Secara kedudukan, lembaga ini dikategorikan sebagai lembaga semi pemerintah (quasi-governmental organization) atau dikenal dengan lembaga independen.

Taufik menambahkan, lembaga semi pemerintah secara teoritis memiliki karakteristik pemerintah dan swasta yang menggabungkan unsur-unsur dari keduanya dalam pengelolaannya.

Beberapa kasus organisasi semi pemerintah secara finansial bersumber atau didukung dari anggaran pemerintah. Semua karakteristik ini dimiliki oleh lembaga MPU.

Penelitian Taufik menemukan empat faktor penghambat dalam pengembangan kapasitas lembaga MPU Aceh yaitu: komitmen pemerintah dan dukungan stakeholder, regulasi, kepemimpinan, dan kapasitas SDM ASN.

Usulan rekomendasi strategi pengembangan kapasitas lembaga MPU Aceh yaitu merekonstruksi teori Grindle dengan menambahkan dimensi jaringan dan dukungan politik. Penekanan dimensi jaringan pada membangun sistem kerja berbasis jaringan dalam mencapai efektivitas organisasi.

Eksistensi lembaga MPU Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsi juga memerlukan dukungan politik. Oleh karena itu, Taufik menegaskan bahwa strategi pengembangan kapasitas lembaga MPU Aceh akan berhasil apabila ditambah dengan dimensi jaringan dan dukungan politik.

Ujian selama tiga jam telah berhasil menyakinkan para penguji dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude dengan nilai IPK sempurna 4,00 dengan masa studi 3 tahun, 9 bulan, 26 hari.

Taufik adalah dosen penerima beasiswa 5000 Doktor Tahun 2019-2022. Putra kelahiran Bireuen itu, saat ini juga aktif sebagai anggota Indonesian Association for Public Administration (IAPA) merupakan organisasi profesi ilmuan administrasi publik Indonesia. Mempunyai beberapa tulisan yang telah di publish dalam International Proceedings, jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal internasional bereputasi. (R/Ardan/R4/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)