DPP IMM Ajak Masyarakat Indonesia Tolak Reklamasi Jakarta

(Foto: Inet)

Jakarta, MINA – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) mengajak masyarakat Indonesia untuk menolak pencabutan moratorium Reklamasi Teluk Jakarta.

“Reklamasi Teluk Jakarta bukanlah hanya menjadi masalah DKI Jakarta, tapi sudah menjadi isu nasional, sehingga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mengajak segenap rakyat Indonesia untuk bersama-sama menolak pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta,” ujar Muhammad Solihin S. Kketua DPP IMM Bidang Hikmah, Selasa malam (21/11), di gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta.

Acara Mimbar Kedaulatan dengan tema “Reklamasi dan Ancaman Kedaulatan” yang digelar DPP IMM yang dihadiri berbagai elemen seperti Ratna Sarumpaet (Aktivis Perempuan), Manajer Nasution (Komnas HAM RI), Ray Sahetapy (seniman), Zamran (Ketua Umum Alumni Muhammadiyah Jakarta Utara) dan lainnya.

Menurutnya, warga Indonesia memiliki hak kelayakan untuk memproleh kesejahteraan serta merasakan keadilan sosial di negara kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu, DPP IMM menggandeng berbagai eleman untuk mengawal proses hingga dihentikannya proyek reklamasi tersebut.

Baca Juga: Tragedi Longsor Purworejo: Empat Korban Satu Keluarga Ditemukan Meninggal

Lebih lanjut ia mengatakan, proyek reklamasi adalah wujud catatan buruk dalam sistem penegakan hukum, karena tidak mentaati ketetapan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tidak hanya itu, ancaman ekologis, kedaulatan hukum, keberlangsungan hidup sosial para nelayan dan nasib perekonomian rakyat pesisir juga menjadi taruhannya.

Ia memaparkan, proyek reklamasi juga telah menuai banyak kritik dan penolakan, baik dari kalangan aktivis, praktisi dan akademisi. Sistem hukum diabaikan tanpa mempertimbangkan resiko yang akan muncul, namun pemerintah seolah tidak bersikap netral dan tidak tegas dalam menyelesaikan persoalan proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

“Pemerintah harus independen, tegas, tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun, dan lebih mengedepankan kepentingan rakyat dalam menyelesaikan persoalan reklamasi. Pemerintah juga harus mengeluarkan kajian menyeluruh sebagai solusi permanen dari polemik reklamasi Teluk Jakarta,” tambahnya. (L/R10/P1)

Baca Juga: Ponpes Al-Fatah Harap Kerja Sama dengan Muspika Cileungsi Berlanjut

MI’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Kapolsek Cileungsi Apresiasi Pertanian Modern di Pondok Pesantren Al-Fatah