DPR: Pembangunan Infrastruktur Tak Boleh Melupakan Ekonomi Kerakyatan

(dok. Parlementaria)

Jakarta, 30 Rajab 1438/27 April 2017 (MINA) – Semangat membangun infrastruktur tak boleh melupakan perhatian dan fokus pemerintah pada ekonomi kerakyatan. Ambisi membangun infrastruktur telah menyerap anggaran yang fantastis dan menumpuk utang.

Demikian dikatakan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, Kamis (27/4), menanggapi pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada acara Musrenbang 2017 tentang rencana pembangunan nasional pada tiga hal, infrastruktur, integrasi pemerintah sampai desa, dan investasi.

“Fokus pemerintah pada pembangunan ekonomi harus realistis, terintegrasi, dan jangan sampai mengorbankan kebutuhan riil masyarakat dan mampu menggerakkan ekonomi rakyat,” kata Heri, demikian Parlementaria melaporkan.

Menurut Heri, masifnya pembangunan infrastruktur kerap mengorbankan sektor kedaulatan pangan, kesehatan, pendidikan, dan pertahanan.

Baca Juga: Hadiri Indonesia-Brazil Business Forum, Prabowo Bahas Kerjasama Ekonomi 

Dalam APBN 2017, ungkap Anggota F-Gerindra ini, anggaran infrastruktur naik signifikan hingga 123% atau sebesar Rp378,3 triliun (18,6%). Bandingkan dengan pendidikan yang meningkat hanya 27%, kesehatan 83%. Sementara kedaulatan pangan turun dari 6,1% (2015) jadi 5,7% (2016), dan hanya 5% tahun 2017. Aspek lain yang juga sangat penting adalah anggaran pertahanan yang masih di bawah 1% atas PDB.

Heri memaparkan,  membangun infrastruktur butuh dana sangat besar. Saat ini ada 225 proyek berupa jalan tol, jalan strategis nasional, kereta api, bandara, pelabuhan, perumahan, waduk, sampai bendungan.

“Kebutuhan dananya bisa mencapai Rp 5.500 triliun dalam waktu 5 tahun. Sekitar Rp1.500 triliun atau 30% dibiayai APBN. Setiap tahun negara musti mengalokasikan dana untuk infrakstruktur sebesar Rp 300 triliun per tahun. Sisanya, diharapkan dari swasta,” tegas Heri.

Dia mengingatkan, pemerintah agar tidak menumpuk utang untuk membiayai infrastruktur. Saat ini, rasio utang sudah 27% dari PDB. APBN terus dibebani pembayaran bunga utang yang telah mencapai Rp 221,2 triliun pada 2017.

Baca Juga: Rupiah Berpotensi Melemah Efek Konflik di Timur Tengah

“Terjadi kenaikan 15,8 persen dari target APBNP 2016 sebesar Rp 191,2 triliun. Jumlah itu setara dengan 40 persen alokasi belanja non K/L,” jelas Heri. (T/R06/RS1)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Komite Perlindungan Jurnalis Kutuk Israel atas Tebunuhnya Tiga Wartawan di Lebanon