Aleppo, 16 Rabi’ul Awwal 1438/16 Desember 2016 (MINA) – Kesepakatan gencatan senjata yang bertujuan untuk mengevakuasi puluhan ribu anggota militan dan warga sipil dari Aleppo Timur telah ditangguhkan.
Berbicara kepada kantor berita Reuters pada Jumat (16/12), seorang pejabat pemerintah Suriah yang mengawasi operasi evakuasi mengatakan, itu ditangguhkan karena ada “penghalang”.
Kantor berita yang dikelola pemerintah, SANA, melaporkan bahwa lebih dari 8.000 warga Aleppo timur, termasuk anggota militan oposisi, telah dievakuasi.
Baca Juga: Pasukan Israel Maju Lebih Jauh ke Suriah Selatan
TV nasional Suriah melaporkan bahwa kelompok oposisi berusaha menyelundupkan tahanan dan senjata berat dalam evakuasi yang melanggar kesepakatan.
Sementara itu, kantor berita nasional Turki mengatakan, pasukan pro-pemerintah yang pertama menyerang konvoi. Berbicara kepada Reuters, seorang komandan oposisi mengkonfirmasi klaim itu. Demikian Al Jazeera memberitakan yang dikutip MINA.
Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan, pembicaraan antara pemerintah dan pasukan oposisi Suriah akan berlangsung segera di Kazakhstan. Namun, ia menambahkan bahwa Turki tidak akan berbicara langsung kepada pejabat pemerintah Suriah.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, sebelumnya ia bekerja sama dengan Turki untuk mencoba dan memulai babak baru pembicaraan perdamaian Suriah yang bertujuan mengamankan gencatan senjata nasional.
Baca Juga: Warga Palestina Bebas setelah 42 Tahun Mendekam di Penjara Suriah
Sebagai bagian dari kesepakatan antara Turki dan Rusia, puluhan ribu oposisi dan warga sipil harus dievakuasi dari Aleppo Timur ke Idlib yang dikuasai oposisi.
Dengan dievakuasinya oposisi dari Aleppo Timur, Pemerintah Suriah berpeluang besar mengambil kontrol penuh Aleppo setelah bertahun pertempuran.
Perjanjian tersebut juga memungkinkan untuk mengevakuasi ribuan warga sipil dari Kefraya dan Fua, dua kota berwarga Syiah yang dikepung oleh pasukan oposisi. (T/P001/R01)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: Faksi-Faksi Palestina di Suriah Bentuk Badan Aksi Nasional Bersama