Gaza, MINA – Beberapa faksi dan pengamat Palestina mengkritik kebijakan Hamas yang menguasai Jalur Gaza atas pajak baru yang dikenakan dan kenaikan bea cukai pada berbagai jenis barang yang diimpor daerah yang diblokade tersebut.
Dalam pernyataan terpisah yang dikirim ke The New Arab (TNA), faksi sayap kiri mengatakan bahwa pajak baru akan memperparah penderitaan yang dialami penduduk di wilayah tersebut.
“Meningkatkan pajak impor dan barang-barang lainnya dengan tarif bervariasi hingga 120 persen tidak dapat dianggap sebagai bagian dari langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi produksi dalam negeri,” kata Partai Rakyat Palestina sayap kiri dalam sebuah pernyataan pers.
“Pajak baru yang dilakukan oleh pemerintah de facto di Gaza menambah beban warga dan menghabiskan hidup mereka alih-alih melindungi dan mendukung ketabahan mereka,” tambahnya.
Baca Juga: Al-Qasam Rilis Video Animasi ”Netanyahu Gali Kubur untuk Sandera”
“Keputusan untuk mengenakan pajak, yang diambil oleh Hamas, bertepatan dengan datangnya bulan Ramadhan menambah krisis ekonomi dan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan emigrasi massal,” kata partai sayap kiri Front Pembebasan Palestina dalam pernyataan pers terpisah.
Pada bagiannya, Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) mengatakan, “Langkah-langkah ini memperluas kekurangan yang diderita oleh sebagian besar rakyat Palestina dengan menempatkan sejumlah komoditas dasar tambahan di luar daya beli orang miskin.”
Samir Abu Mudallal, seorang ekonom yang berbasis di Gaza, mengatakan kepada TNA bahwa 70 persen penduduk Gaza bergantung pada bantuan amal.
Selama 15 tahun, penduduk setempat di Gaza menderita kemerosotan ekonomi dan politik sejak Israel memberlakukan blokade di wilayah tersebut setelah Hamas memenangkan pemilihan legislatif pada tahun 2006 dan menguasai Jalur Gaza. (T/RI-1/P2)
Baca Juga: Tentara Cadangan Israel Mengaku Lakukan Kejahatan Perang di Gaza
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Jihad Islam Kecam Otoritas Palestina yang Menangkap Para Pejuang di Tepi Barat