Filipina: Bangsamoro Tunggu Perpanjangan Otoritas Transisi dari Pemerintah

Mindanao, MINA – Presiden Filipina, Rodrigo Duterte secara pribadi akan bertemu dengan Presiden Senat dan Ketua Kongres untuk memutuskan memperpanjang batas Otoritas Transisi Bangsamoro (BTA) hingga 2025.

“Presiden Duterte sekarang akan memutuskan tentang perpanjangan BTA setelah 2022,” sumber pemerintah mengatakan kepada Anadolu Agency, Ahad (4/3), demikian dikutip MINA.

Pekan lalu, sumber mengatakan perwakilan dari pemerintah daerah Bangsamoro bertemu secara virtual dengan Duterte, anggota Kabinet, presiden Senat Filipina, dan ketua Kongres.

“Semua orang mendukung langkah untuk memperpanjang masa transisi dan mengadakan pemilu pada 2025. Hanya ada satu keberatan dari Gubernur Provinsi Sulu [Bangsamoro],” katanya.

Sebelum BTA didirikan pada 2019 setelah referendum populer, Front Pembebasan Islam Moro (MILF), yang dipimpin oleh Al-Hajj Murad Ebrahim, meminta masa transisi enam tahun selama negosiasi damai dengan pemerintah nasional Manila.

Tetapi negosiasi menghasilkan pemerintahan transisi tiga tahun di bawah Ebrahim hingga 2022.

Kedua belah pihak setuju untuk mengizinkan pemerintah transisi mengambil kendali pemerintahan daerah dan menjalankan urusan hingga tahun 2022, ketika pemilihan umum akan diadakan.

Tetapi suara-suara telah diangkat untuk memperpanjang batas waktu BTA hingga 2025. Hampir semua anggota parlemen BTA dengan suara bulat mendukung mosi tersebut, sementara penduduk di seluruh wilayah telah mengadakan aksi mendukung permintaan tersebut dalam beberapa pekan terakhir.

Anggota Pemda Bangsamoro saat ini meyakini bahwa mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai target yang ditetapkan sebelum pemilu dilaksanakan.

Setidaknya tujuh RUU telah diajukan di Kongres dan Senat, enam di antaranya meminta perpanjangan sementara.

Bangsamoro adalah wilayah berpenduduk hampir 5 juta jiwa yang merupakan etnis Moro dan sebagian besar beragama Islam. Bangsamoro memiliki lima provinsi dan tiga kota, termasuk ibu kota.

MILF memimpin perjuangan wilayah itu untuk otonomi sejak pertengahan abad ke-20, yang pada akhirnya menghasilkan pembicaraan damai dan pembentukan BTA setelah referendum pada 21 Januari 2019.

Tahun lalu, pemerintah otonom mengesahkan Kode Administrasi Bangsamoro dan menyatakan 21 Februari sebagai hari libur nasional. (T/R7/P2)

 

Mi’raj News Agency (MINA)