Filipina Bantah Akan Pindahkan Kedubesnya ke Yerusalem

Manila, MINA – Menteri Luar Negeri Filipina Alan Peter Cayetano membantah pemberitaan yang menyebut negaranya akan memindahkan kedubesnya dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Cayetano menyangkal laporan Israel yang mengatakan negaranya termasuk di antara sepuluh negara yang berencana memindahkan kedubesnya ke Yerusalem.

Dia mengatakan, Israel bahkan tidak pernah meminta pemerintah Filipina untuk mempertimbangkan langkah tersebut. Kantor Berita MINA mengutip sumber Haaretz, Selasa (26/12).

“Kami telah berkomunikasi dengan jelas kepada semua teman kami di Timur Tengah bahwa tidak ada diskusi atau perpindahan untuk memindahkan kedutaan kami dari Tel Aviv,” katanya kepada jaringan televisi Manila, GMA News.

Sebelumnya, pada hari Senin, Wakil Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Hotovely mengatakan, negaranya berbicara dengan lebih dari 10 negara mengenai kemungkinan memindahkan kedutaan mereka masing-masing ke Yerusalem. Ini menyusul pengumuman Presiden Guatemala Jimmy Morales yang akan memindahkan kedutaan negaranya ke Yerusalem.

Hotovely mengatakan kepada Haaretz bahwa pembicaraab pada awalnya berfokus untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, dan bukan segera memindahkan kedutaan-kedutaan tersebut.

Pada tanggal 7 Desember, Presiden AS Donald Trump secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, dan menambahkan bahwa kedutaan AS nantinya akan dipindahkan ke sana dari Tel Aviv.

Menlu Cayetano mencatat bahwa pemerintah Filipina mendukung solusi dua negara, dan bahkan bersedia berperan sebagai pembawa damai dalam konflik antara Israel dan Palestina.

“Kami mendukung penyelesaian konflik secara damai,” katanya.

“Kami setuju dalam diplomasi, kecuali jika ada situasi mendesak. Anda tidak hanya mengambil lompatan besar. Anda mempelajari semua ini dan akan ada tindakan penyeimbangan,” lanjutnya.

Media publik Israel menyebutkan sepuluh negara, termasuk Filipina, Rumania dan Sudan Selatan, sedang mempertimbangkan untuk memindahkan misi diplomatik mereka ke Yerusalem setelah melakukan pembicaraan dengan Israel.

Pekan lalu, Filipina berada di antara 35 negara yang tidak menerima resolusi dari PBB mengenai keputusan Presiden AS Donald Trump untuk secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Jutaan warga Filipina bekerja dan tinggal di Timur Tengah, dan pemerintah Filipina telah menekankan kesejahteraan mereka adalah faktor kunci dalam menentukan politik luar negerinya. (T/RS2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)