FILIPINA HARUS SAHKAN RUU UNTUK SEPAKATI PERDAMAIAN DI MINDANAO

Zamboanga City, 29 Rabiul Awwal 1437/9 Januari 2016 (MINA) – Presiden Filipina Benigno Aquino III menegaskan, Jumat (8/1), pengesahkan RUU guna menyepakati perdamaian di kawasan Muslim Fipina Selatan yang dilanda konflik sangat diperlukan sebelum Senat menutup masa persidangannya menjelang pemilihan presiden Mei mendatang.

“Setiap kali saya berbicara tentang Mindanao [pulau], saya menyebutkan bagaimana mencapai tujuan pemerintahan kami, yakni mengubah Filipina Selatan dari ‘Tanah Janji’, ke ‘Tanah Janji Terpenuhi’,” demikian tulis the Inquirer mengutip pernyataan Aquino kepada para wartawan di Davao City.

Dia mengulangi kembali komitmen pemerintah untuk janjinya “membuat Mindanao dalam situasi yang lebih baik”, meskipun pegesahan RUU Dasar Bangsamoro (BBL) tertunda setidaknya sepuluh bulan, Mi’raj Islamic News Agency (MINA), mengutip Anadolu Agency, melaporkannya.

UU itu akan memberikan pengesahan perjanjian damai yang ditandatangani antara pemerintah Filipina dan kelompok oposisi bersenjata terbesar saat itu, Front Pembebasan Islam Moro (MILF), pada 2014 yang bertujuan mengakhiri 17 tahun perundingan, sambil memberikan otonomi politik yang lebih besar kepada Muslim Filipina Selatan.

Jika disahkan, hukum tersebut akan menciptakan kawasan baru menggantikan Daerah Otonom yang ada saat ini di kawasan Muslim Mindanao. Juga akan membawa banyak kekayaan yang diperlukan daerah itu.

Pada Jumat, Aquino menyerukan pengesahan segera RUU tersebut guna untuk memastikan “tata kelola inklusif”, sambil mengatakan ia akan membicarakan masalah ini dengan anggota parlemen.

“Kami akan terus fokus menuju pembangunan infrastruktur sehingga mereka yang secara historis telah tertinggal dapat diberikan dorongan untuk dapat mengejar ketertinggalannya,” katanya.

Dia menggarisbawahi perlunya kerjasama di sektor publik dan swasta dan berkata, “Jika kita terus bekerja sama, kita benar-benar dapat meningkatkan Mindanao mencapai potensi penuhnya, dan membuktikan, sekali lagi, bahwa tidak ada yang mustahil untuk rakyat Filipina yang bersatu.”

Presiden juga mengkritik keputusan Senat untuk membuka kembali penyelidikan serangan gagal yang mengakibatkan tewasnya 44 polisi komando pada Januari 2015 dan tertundanya pengesahan RUU Dasar Bangsa Moro, dengan menyatakan langkah itu bermuatan politik.

“Saya pikir dengan semua hal ini terjadi, kita bisa melihat peran politik,” katanya seperi dikutip GMA News.

“Mungkin kita tidak boleh lupa mereka yang menghasut itu, mungkin dapat dimengerti mereka memiliki dendam terhadap pemerintahan saya,” tambahnya, mengacu kepada Pemimpin Minoritas Senat, Juan Ponce Enrile dan Senator Rahmat Poe, ketua komite Senat yang dipelopori pengusutan awal insiden tersebut.

Pada 25 Januari tahun lalu, pasukan elit polisi komando turun ke kota terpencil Mamasapano, Provinsi Maguindanao yang sarat dengan konflik untuk menangkap dua militan, salah satunya tewas dalam serangan itu.

Para petugas menyerbu anggota MILF dan kelompok sempalan Fighters Bangsamoro Freedom Islam, yang mengakibatkan kematian 44 polisi komando, 17 anggota MILF dan lima warga sipil.

Keterlibatan MILF telah mengancam menggagalkan proses perdamaian di Mindanao dan mengakibatkan Kongres menghentikan pengesahan RUU tersebut.

Aquino menuduh pengkritiknya menggunakan insiden itu untuk merusak reputasinya. (T/R07/P001 )

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)