Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Forum Pemred Dorong Kebijakan “No Tax for Knowledge” demi Keberlanjutan Media Berkualitas

Mujiburrahman Editor : Rudi Hendrik - 1 menit yang lalu

1 menit yang lalu

0 Views ㅤ

Forum Pemred Dorong Kebijakan “No Tax for Knowledge” demi Keberlanjutan Media Berkualitas (Dok : IG)

Jakarta, MINA – Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Indonesia resmi menginisiasi gerakan “No Tax for Knowledge”, sebuah dorongan kebijakan relaksasi pajak bagi industri media agar institusi jurnalistik tetap berkelanjutan dan mampu menghadirkan informasi yang berkualitas bagi publik.

Ketua Forum Pemred, Retno Pinasti, menjelaskan bahwa inisiatif ini lahir dari kekhawatiran terhadap semakin beratnya beban industri media di tengah perubahan ekosistem informasi yang cepat. Menurutnya, lembaga media yang terverifikasi dan konsisten menyajikan informasi edukatif serta benar seharusnya mendapat dukungan negara melalui pengurangan beban pajak.

“Inisiatif yang akan mulai kita dorong adalah No Tax for Knowledge. Ini maksudnya adalah untuk lembaga-lembaga institusi jurnalistik yang bagus, yang terverifikasi, yang memberikan edukasi dan informasi yang benar, kalau bisa dikurangi pajaknya,” ujar Retno usai kegiatan Run for Good Journalism 2025 yang digelar Forum Pemred di Jakarta, Ahad (16/11).

Acara tersebut turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang memberikan perhatian terhadap upaya memperkuat keberlanjutan ekosistem pers nasional. Kehadiran Menkeu dinilai sebagai sinyal positif bahwa pemerintah membuka ruang dialog terkait dukungan fiskal bagi industri media.

Baca Juga: Longsor di Cilacap: 11 Korban Ditemukan Meninggal, Tim SAR Lanjutkan Pencarian Korban Lainnya

Forum Pemred menilai bahwa keringanan pajak akan mendorong media untuk tetap independen, sehat secara finansial, dan mampu menjalankan fungsi kontrol sosial. Di tengah banjir informasi dan disrupsi digital, keberadaan media profesional yang terverifikasi menjadi benteng utama bagi publik untuk memperoleh informasi yang akurat.

Gerakan “No Tax for Knowledge” disebut akan diperjuangkan melalui dialog intensif dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, menjadi bagian dari komitmen Forum Pemred membangun jurnalisme yang kuat, independen, dan berpihak pada kepentingan publik. []

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: BGN Wajibkan SPPG Manokwari Gunakan Bahan Pangan Lokal

Rekomendasi untuk Anda