Baca Juga: Silaknas 2024, ICMI Undang Presiden dan Wapres
Baca Juga: Taiwan Rayakan 48 Tahun Kerja Sama Pertanian dengan Indonesia
Baca Juga: Prof El-Awaisi: Makkah Tempat Hidayah, Madinah Tempat Rahmat, Baitul Maqdis Tempat Jihad
Baca Juga: Cuaca Jakarta Diguyur Hujan Selasa Siang Hingga Sore Ini
Padang Panjang, Sumbar, 10 Rabiul Awwal 1438/ 10 Desember 2016 (MINA) – Para ulama dan pimpinan pondok pesantren (ponpes) Sumatera Barat (Sumbar) yang tergabung dalam Forum Ponpes Sumbar sepakat menolak keberadaan dan semua program yang ditawarkan Yayasan Peduli Pesantren (YPPI) milik Hary Tanoesoedibjo.
Bertempat di Diniyah Puteri Padang Panjang, ulama dan pimpinan YPP se Sumbar melakukan koordinasi atas sikap dan pernyataan menolak terkait aktifitas YPP oleh Harry Tanoe di MNC Financial Center yang bertujuan memberikan bantuan pesantren.
Gerakan serta aksi yang diprakarsai dan difasilitasi oleh Perguruan Diniyah Puteri ini membuahkan pernyataan tegas dan penentuan sikap bersama untuk menjaga kehormatan ( izzah ) Pesantren dan umat Islam secara keseluruhan.
Baca Juga: Ketua MPR RI Salurkan Bantuan untuk Korban Erupsi Gunung Lewotobi
Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat menyatakan sikap untuk umat Islam merapaktkan shaf dalam menyikapi permasalahan YPP ini.
“Masalah ini tentunya semakin menguatkan semangat kebersamaan unsur pimpinan di Pondok Pesantren se Sumbar untuk merapatkan shaf dalam menyikapi permasalahan YPP buatan Hary Tanoe tersebut,” tegas Ketua MUI Sumatera Barat H.Gusrizal Gazahar, Lc sebagaimana diterima Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Sabtu (10/12).
Lebih lanjut, isi dari pernyataan sikap penolakan tersebut diantaranya, Pesantren tetap berada dibawah koordinasi Direktorat Diniyyah Puteri dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia serta berada dalam jaringan asosiasi pondok pesantren.
Berikutnya, keberadaan YPP cenderung bermuatan politis yang akan dapat memecah kesatuan dan persatuan umat Islam khususnya kalangan pesantren, Pesantren tetap menjadi lembaga independen yang tidak dapat dipengaruhi kelompok mana pun, dan akan tetap setia menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baca Juga: HGN 2024, Mendikdasmen Upayakan Kesejahteraan Guru Lewat Sertifikasi
Pernyataan sikap resmi dari Suara Pondok Pesantren Se Sumatera Barat ini di bacakan oleh pimpinan Diniyyah Puteri Padang Panjang, Fauziah Fauzan,SE,Akt,Msi , dan ditandatangani bersama oleh seluruh unsur pimpinan Pondok Pesantren termasuk dari ketua MUI Sumbar ,Buya H.Gusrizal Gazahar,MA.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut menghasilkan keputusan untuk mendirikan badan wakaf bagi kemandirian pesantren kedepannya. Peserta menghimbau pimpinan ponpes di luar Sumbar (Sumatera ) untuk membuat pernyataan serupa. (L/P007/R03)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: Hari Guru, Kemenag Upayakan Sertifikasi Guru Tuntas dalam Dua Tahun