Gagal di Islamabad, Dunia Kembali Hadapi Bayang-Bayang Perang AS-Iran

PERTEMUAN tingkat tinggi antara utusan Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, pada Islamabad Talks, Sabtu-Ahad, 11-12 April 2026, yang baru saja berakhir akhir pekan ini, gagal membawa hasil berarti.

Harapan akan titik terang perdamaian seolah sirna sebelum sempat bersinar. Kini, suara-suara perang kembali bergema.

Presiden AS Donald Trump dengan lantang menyatakan bahwa opsi militer “tetap terbuka lebar” dan arah kebijakan AS mulai condong ke sana. Sementara di pihak lain, Iran dengan sigap menyatakan kesiapannya. “Kami siap untuk skenario apa pun,” tegas para petinggi militer Teheran.

Jika diplomasi gagal, maka kemungkinan besar konflik berskala penuh antara AS dan Iran bukan lagi isapan jempol. Dunia, terutama kawasan Timur Tengah, perlu waspada. Perang ini bukan sekadar kelanjutan dari ketegangan sebelumnya, tapi bisa menjadi babak baru yang jauh lebih eksplosif.

Gagal Kesepakatan

Islamabad dipilih sebagai lokasi netral yang diharapkan bisa menjadi jembatan komunikasi. Namun, laporan dari dalam meyebutkan bahwa kedua kubu masih bersikukuh pada posisi masing-masing. Iran menuntut pencabutan total sanksi tanpa negosiasi ulang atas program nuklirnya. Sementara AS, di bawah administrasi Trump yang dikenal dengan kebijakan “tekanan maksimum”, menolak memberikan konsesi sebelum Iran menunjukkan perubahan perilaku yang fundamental.

Dua tuntutan utama menjadi titik buntu yang tak terelakkan. AS meminta dua hal: Selat Hormuz dibuka bebas, dan program pengayaan uranium Iran dihapuskan. Iran dengan tegas menjawab: Selat Hormuz adalah wilayahnya, dan uranium adalah haknya yang sah.

Amerika Serikat menuntut agar Selat Hormuz, jalur vital pengangkut 20% minyak dunia, dibuka sepenuhnya tanpa hambatan. Washington beralasan bahwa pergerakan kapal dagang dan militer di perairan internasional tidak boleh terhambat oleh sepihak Iran.

Namun, Iran bersikukuh. “Selat Hormuz berada di wilayah kedaulatan dan yurisdiksi kami,” tegas para komandan Angkatan Laut Garda Revolusi Iran. Bagi Tehran, mengatur lalu lintas di selat tersebut adalah hak berdaulat yang dijamin hukum internasional, selama tidak melanggar hak lintas damai.

Sikap Iran ini bukan tanpa risiko. Setiap kali AS mengirim kapal induk ke Teluk Persia, Iran merespons dengan latihan militer dan penutupan simulasi selat. Namun, bagi Iran, ini bukan sekadar aksi simbolik. Ini adalah satu-satunya kartu truf yang mereka miliki untuk menekan Barat. Selat Hormuz adalah titik paling rentan dalam rantai pasok energi global. Dan Iran tahu betul cara memanfaatkannya.

Dengan kata lain, AS ingin kebebasan mutlak. Iran ingin kontrol mutlak. Tidak ada titik temu.

Tuntutan kedua AS lebih kontroversial, yakni Iran harus menghentikan semua program pengayaan uranium, termasuk untuk tujuan sipil, dan membongkar fasilitas nuklirnya. Washington menilai bahwa ambang batas pengayaan Iran saat ini (mendekati 60% bahkan diklaim menyentuh 90%) sudah melampaui kebutuhan pembangkit listrik. Ini adalah pintu menuju bom atom.

Namun, Iran lagi-lagi bersikukuh. “Pengayaan uranium adalah hak mutlak kami berdasarkan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT),” kata para pejabat Iran. Mereka menolak pencabutan hak tersebut selama tidak ada bukti konkret bahwa program mereka mengarah pada senjata.

Lebih dari itu, Iran memandang tuntutan AS sebagai bentuk penghinaan. Setelah bertahun-tahun tunduk pada kesepakatan JCPOA (2015) yang justru dilanggar AS sendiri dengan keluar sepihak pada 2018, Iran merasa tidak perlu lagi mempercayai janji-janji Barat. “Jika AS tidak menghormati perjanjian, mengapa kami harus menyerahkan hak kami?” begitu logika Teheran.

Maka, Iran terus mengaktifkan sentrifugal canggih dan mengurangi kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Sementara AS mengancam opsi militer untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran, sebuah skenario yang akan memicu perang habis-habisan.

Deadlock pem bicaraan memang bukan hal baru. Namun, yang mengkhawatirkan adalah nada bicara pasca-pertemuan yang berubah menjadi saling ancam.

Bahasa Militer

Pernyataan Trump pasca-pertemuan tidak main-main. Dalam konferensi pers singkat, ia menyebut bahwa “semua opsi ada di atas meja,” sebuah frasa diplomatik yang dalam sejarah AS sering menjadi sinyal serangan udara. Sinyal itu diperkuat dengan pergerakan armada angkatan laut AS di sekitar Teluk Persia yang semakin mendekat.

Bagi Trump, pendekatan keras terhadap Iran adalah warisan politik dari periode pertamanya. Membiarkan negosiasi gagal dan beralih ke tekanan militer bisa menjadi kalkulasi politik menjelang dinamika pemilu AS ke depan.

Namun, Amerika harus sadar, Iran bukanlah Irak tahun 2003 atau Venezuela yang baru saja ditundukkan.

Selama dua dekade terakhir, Teheran telah membangun jaringan kekuatan proksi yang solid di Lebanon, Suriah, Yaman, dan Irak. Mereka juga memiliki persenjataan rudal presisi yang mampu menjangkau pangkalan-pangkalan AS di kawasan, termasuk Israel. Jadi, pernyataan siap dari Iran bukanlah gertakan kosong.

Tentu dampak yang paling cepat terasa adalah harga minyak. Dengan Selat Hormuz yang berpotensi diblokade atau diserang, harga minyak mentah bisa melonjak hingga dua kali lipat dalam hitungan pekan. Waspadai Perang Lanjutan

Kegagalan di Islamabad bukan berarti pintu diplomasi tertutup selamanya. Namun, dunia harus siap menghadapi kemungkinan terburuk.

Dunia harus terus mengawal perkembangan Kawasan ini. Kita tentu tetap mendukung setiap upaya perdamaian sekecil apa pun. Karena di tengah pusaran kepentingan global, nyawa manusia tetaplah yang paling utama dan paling berharga. []

Mi’raj News Agency (MINA)