Washington, MINA– Ketegangan di kawasan Teluk kembali memanas setelah pembicaraan gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di Pakistan berakhir tanpa kesepakatan pada Ahad malam. Menanggapi kebuntuan tersebut, Presiden AS Donald Trump memerintahkan Angkatan Laut negara itu untuk segera memulai blokade terhadap seluruh kapal yang masuk maupun keluar dari pelabuhan-pelabuhan Iran di sepanjang Selat Hormuz.
Komando Pusat AS (CENTCOM) mengonfirmasi bahwa operasi blokade dijadwalkan dimulai pada Senin pukul 10.00 waktu Washington, atau sekitar pukul 17.30 waktu Iran. Al-Jaazera melaporkan, Senin (13/4).
Langkah militer ini bertujuan untuk memutus akses logistik dan ekonomi Teheran setelah para perunding gagal menyepakati poin-poin krusial, termasuk tuntutan AS agar Iran menghentikan pengayaan uranium, membongkar fasilitas nuklirnya, serta menghentikan dukungan terhadap faksi-faksi pejuang di Palestina (Hamas), Lebanon (Hezbollah), dan Yaman (Houthi).
Pihak Iran yang diwakili oleh Ketua Parlemen Mohammad Bagher Qalibaf, merespons ancaman tersebut dengan peringatan keras. Qalibaf menegaskan bahwa Selat Hormuz tetap berada di bawah kendali penuh Iran dan setiap provokasi militer akan mendapatkan balasan yang setimpal.
Baca Juga: Raja Yordania: Ambisi Ekspansionis Israel Ancaman Terbesar Masa Depan Kawasan
Iran sebelumnya telah menawarkan kelonggaran bagi kapal-kapal non-militer dari negara sahabat, namun tetap bersikeras menolak syarat-syarat yang dianggap melanggar kedaulatan nasional mereka.
Krisis ini terjadi di tengah kondisi global yang tidak menentu, harga minyak dunia mulai menunjukkan tren kenaikan tajam menyusul pengumuman blokade tersebut.
Pakar keamanan dari Kings College London, Andreas Krieg berpendapat bahwa penggunaan militer untuk memblokade pelabuhan adalah strategi yang sangat berisiko dan sulit dipertahankan dalam jangka panjang, mengingat ketangguhan pertahanan pesisir Iran dan potensi konflik terbuka yang lebih luas.
Masyarakat internasional termasuk Uni Eropa, Rusia, dan Pakistan mendesak kedua belah pihak untuk kembali ke meja perundingan.
Baca Juga: Knesset Baru Israel akan Gelar Sidang Perdana 10 November
Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar menyatakan kesiapan negaranya untuk memfasilitasi dialog baru guna mencegah pecahnya perang besar di kawasan Timur Tengah yang dapat mengancam stabilitas dunia Islam dan keamanan global secara keseluruhan. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Ukraina Catat 292 WNI Diduga Bergabung dengan Militer Rusia
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport