Gelombang Populisme di Pilpres Indonesia 2019

Oleh: Rifa Berliana Arifin, Kepala Redaksi Arab MINA

Besok Rabu 17 April kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia akan menggunakan hak pilih kita untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang baru untuk masa depan Indonesia tahun 2019-2024.

Tidak ada yang baru, calon presiden periode ini sama dengan pilpres tahun 2014, Joko Widodo (Jokowi) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) versus Prabowo Subianto Djojohadikusumo dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Aura persaingan kali ini lebih sengit dibanding 5 tahun yang lalu. Meski isu yang dimainkan tetap sama yaitu “Jokowi Komunis” “Jokowi Cina”. Tuduhan itu terus bergeming meski akhirnya selesai setelah Jokowi melaksanakan umrah bersama istri dan anaknya beberapa hari lalu.

Di lain fihak, pasangan 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno (Sandi) menjadi “formula” yang sangat mengancam Jokowi.

Formula itu ialah gelombang populisme-nasionalisme yang saat ini sedang mengguncang dunia. Indonesia tidak dapat mengelak dari gelombang ini yang berawal di Eropa dan Amerika Serikat (AS).

Saat Pilpres 2014, gelombang populisme-nasionalisme tak begitu dominan. Populisme-nasionalisme mendapatkan momentum selepas rakyat Inggris mengundi untuk keluar dari Erope Union pada Juni 2016 dan Trump berhasil menang atas Hillary Clinton dalam Pilpres AS pada Desember 2016.

Populisme-nasionalisme adalah ideologi untuk menolak sistem ekonomi perdagangan bebas dan proses “globalisasi” yang menghilangkan batasan-batasan negara. Perdagangan bebas dan globalisasi sebagai sistem hanya menguntungkan golongan elit, para penyokong populis-nasionalis berkeinginan kebijakan ekonomi negara memberi keutamaan kepada rakyatnya sendiri (protectionism).

Populisme-nasionalisme bangkit di AS karena ketidakpuasan rakyat atas kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah sebelumnya bersifat terlalu liberal (bebas). Dari situlah Trump tampil dengan citra “Jagoan Rakyat” yang mengritik Obama sebagai globalis (golongan pro pasaran bebas) yang tak “pro rakyat” nya sendiri.

Begitu juga di Indonesia, Jokowi dinilai tidak pro-rakyat banyak dari kebijakan ekonominya justru mesra dengan perdagangan bebas dan investasi asing (terutama Tiongkok). Jokowi gagal memenuhi janjinya untuk menumbuhkan ekonomi 7 persen setahun tapi yang dicapai hanya 5 persen setahun. Ini memberi amunisi tambahan Prabowo untuk melawan Jokowi.

Prabowo dan tim suksesnya mencoba meniru strategi Trump dengan mengritik Jokowi sebagai pemimpin yang tidak pro rakyat. Prabowo meyakinkan rakyat bahwa dirinya lebih berkemampuan untuk menciptakan peluang pekerjaan. Sementara Timses Jokowi menilai program ekonomi Prabowo masih di awang-awang.

Jadi mau tidak mau, Prabowo masuk pada politik identitas yang itu juga menjadi elemen penting dalam kampanye Trump. Jika Trump mendapat dukungan kristen konservatif, maka Prabowo menggunakan sentimen Muslim konservatif yang kurang puas dengan Jokowi.

Contohnya dalam isu Ahok menghina ayat Al-Quran, Jokowi kehilangan dukungan dari kalangan Muslim konservatif kerana dirinya berrsanding dengan penista kiab suci itu saat menjadi gubernur Jakarta.

Prabowo menonjolkan dirinya sebagai pembela umat Islam dengan mendekatkan diri dengan Habib Rizieq Shihab, Ketua Front Pembela Islam (FPI) dan para dai kondang seperti Arie Untung, Hanan Attaki, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat hingga Abdullah Gymnastiar (Aa Gym).

Dengan menjadikan Sandi sebagai wakilnya (cawapres), ia memiliki pesona seorang tokoh “santri modern”. Pasangan Prabowo-Sandi sudah lebih tahu kawasan konservatif seperti Sumatera dan Jawa Barat yang kebanyakan mereka baru “hijrah”.

Sebagai responnya, Jokowi terpaksa harus meningkatkan lagi “intergritas” keislamannya. Dengan menggandeng KH. Ma’ruf Amin, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai cawapres, Jokowi berharap dapat meraih sokongan “Muslim moderat” dari kalangan dan elit Nahdlatul Ulama (NU).

Dalam kasus ini, Jokowi berupaya membawa narasi “Islam Nusantara” yang lebih inklusif dan tradisionalis (abangan) untuk mengimbangi naratif Prabowo-Sandi yang lebih ortodoks (kesantrian).

Setelah ekonomi dan identitas, kampanye ketiga Prabowo adalah semangat nasionalisme yang menjadi ideologi Gerindra sejak didirikan. Slogan “Make Indonesia Great Again” (Bangkitkan Kembali Indonesia Raya) mengingatkan kita kepada slogan Trump “Make America Great Again”.

Sebagai mantan prajurit, Prabowo membawa citra strongman yang tidak terlalu peduli dengan aturan hukum dan demokrasi.

Jika Prabowo menang, banyak ekspektasi bahwa ia akan menjadi “populis otoritarian” seperti Presiden Filipina Duterte dan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban orang yang sangat fokus terhadap kepentingan negara. Apalagi Fadli Zon Wasekjen Gerindra sendiri terlalu over membandingkan Prabowo dengan Putin.

Ironisnya adalah Prabowo sendiri seorang elit. Kemampuan Bahasa Inggris beliau fasih dibandingkan Jokowi. Ayahnya, Sumitro Djojohadikusumo adalah ahli ekonomi populer di era Suharto yang tidak lain adalah mantan mertuanya (1967-1998).

Sebelum mendirikan Partai Gerindra tahun 2008, Prabowo adalah elit Partai Golkar, parti yang masih menjadi ikon golongan establishment pada hari ini.

Prabowo dan adiknya Hasyim adalah konglomerat yang memiliki banyak perusahaan besar. Sandi adalah salah seorang terkaya di Indonesia. Prabowo mendapat dukungan Muslim konservatif, meski adiknya Hasyim adalah seorang Kristian.

Sudah cukup jelas, Prabowo adalah seorang “Trump”, politisi populis yang menggunakan sentimen populer terhadap faktor-faktor strategis. Kita tidak bisa salahkan Prabowo, politisi adalah politisi, mereka harus memainkan karakter saat pasarnya ada.

Kita tidak bisa ‘menyalahkan’ pendukung Prabowo-Sandi, itu adalah rangkaian bangkitnya gelombang populis saat ini. Prabowo hanyalah gejala, bukan penyebab masalah Indonesia. Tapi hanya dengan memahami permasalahan dan gejala tersebut, mungkin politik Indonesia akan tetap sehat. (A/RA-1/R06)

Mi’raj News Agency (MINA)