Gerakan Pekerja Indonesia Siap Turun Pada Aksi 4 November

Jakarta, 3 Safar 1438/3 November 2016 (MINA) – Gerakan Pekerja Indonesia menyatakan siap turun untuk mengikuti aksi unjuk rasa di istana negara pada Jumat (4/11) untuk menuntut Presiden Jokowi bertindak tegas tidak tebang pilih dan tidak melakukan pembelaan terhadap pelaku penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Basuki Tjahaya Purnama.

Hal ini disampaikan Juru Bicara GPI Abdul Gofur dalam konferensi Pers di Jakarta Rabu (2/11). GPI juga menuntut proses hukum yang adil dan transparan terhadap penistaan agama yang diduga dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

“Apa yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama saat tugas dinas di Kepulauan Seribu itu merupakan suatu hal yang melewati batas. Tidak seharusnya dan bukan kapasitasnya, dia menyebut ayat-ayat yang disucikan umat Islam digunakan untuk membohongi,” kata Abdul Gofur.

Abdul Gofur menilai apa yang dikatakan Basuki Tjahaja Purnama di Kepulauan Seribu itu juga tidak tepat dalam sebuah tugas dinas sebagai gubernur. Belum memasuki masa kampanye dan cuti sebagai gubernur, Basuki Tjahaja Purnama sudah mengeluarkan pernyataan yang bernuansa kampanye.

“Apalagi, pernyataan tersebut menyebut-nyebut ayat yang disucikan oleh umat yang berbeda keyakinan dengannya,” kata Gofur.

Menurutnya, selama ini Basuki Tjahaja Purnama selalu berusaha menempatkan diri sebagai sasaran sentimen bernuansa suku, agama, rasa dan antargolongan (SARA).

Namun, apa yang Basuki Tjahaja Purnama katakan di Kepulauan Seribu justru sejatinya adalah pernyataan bernuansa SARA. Abdul Gofur menduga pernyataan tersebut sengaja diucapkan untuk memprovokasi umat Islam.

“Alhamdulillah umat Islam tidak terprovokasi dan melakukan tindakan anarkis. Aksi unjuk rasa yang dilakukan sebelumnya pun berjalan tertib dan aman. Tidak ada anarkisme yang dilakukan umat Islam menanggapi provokasi Basuki Tjahaja Purnama,” ujarnya.

Terkait dengan permintaan maaf yang sudah dilakukan, Abdul Gofur mengatakan, umat Islam tidak pada kapasitas bisa memberikan maaf karena yang telah dihina dan dinistakan Basuki Tjahaja Purnama adalah Allah dan Al Quran.

“Sebagai manusia, kita bisa memberi maaf, namun agar tidak terulang kembali peninstaan agama di kemudian hari, umat Islam menuntut hukum dunia ditegakkan Indonesia adalah negara hukum dan jelas di negara ini ada hukuman bagi para penghina dan penista agama,” katanya.

Abdul Gofur mengajak seluruh elemen umat Islam yang berunjuk rasa untuk melaksanakan hak demokrasi yang dilindungi undang-undang itu secara tertib dan aman.

“Jangan sampai ada bentrokan dengan masyarakat apalagi aparat kepolisian, yang sebagian besar juga merupakan saudara seiman dan seagama,” katanya. (L/P002/P4)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)