Washington, MINA – Para pejabat perusahaan Google menyampaikan kekhawatirannya atas kontrak dengan penjajah Israel, yang mencakup layanan untuk Kementerian Pertahanan dan Shin Bet. Kerja sama tersebut dikhawatirkan berpotensi adanya pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina dan merusak reputasi perusahaan.
The New York Times, Selasa (3/12) merilis laporan, para pejabat di perusahaan teknologi raksasa AS tersebut khawatir atas dokumen-dokumen yang dikirimkan kepada Israel dapat menyebabkan kerusakan pada perusahaan.
Para pejabat memperingatkan para eksekutif di Perusahaan itu bahwa “layanan Google Cloud dapat digunakan untuk, atau terkait dengan, fasilitasi pelanggaran hak asasi manusia, termasuk aktivitas Israel di Tepi Barat.” Para pejabat itu juga memperingatkan tentang bahaya reputasi yang dapat muncul akibat hubungan dengan pemerintah Israel.
Pada tahun 2021, raksasa teknologi itu meluncurkan Project Nimbus, sebuah kesepakatan senilai 1,2 miliar dolar AS antara perusahaan itu sendiri, pemerintah Israel, dan Amazon untuk menyediakan layanan kecerdasan buatan dan cloud yang juga digunakan oleh militer penjajah.
Baca Juga: Trump Ancam Keras Jika Sandera Israel Tak Dibebaskan Sebelum Pelantikannya
Kontrak pemerintah dengan Google dan Amazon untuk layanan ini adalah untuk tujuh tahun pertama, dengan opsi perpanjangan selama total 23 tahun. Setelah tujuh tahun pertama, Israel akan dapat menambahkan pemasok lain atau menghentikan kerja sama dengan pemasok saat ini.
Pada bulan April, Google mengumumkan bahwa mereka telah memecat 28 karyawannya karena melakukan aksi protes yang mengganggu di kantor-kantor perusahaan di New York dan California untuk berdemonstrasi menentang Project Nimbus.
Kekhawatiran di dalam Google atas Project Nimbus tidak terbatas pada karyawan biasa, dan bahwa para petinggi dan eksekutif khawatir akan kerusakan reputasi karena bekerja secara langsung dengan pemerintah Israel, serta kekhawatiran bahwa sistem cloud mereka dapat digunakan untuk memfasilitasi pelanggaran hak asasi manusia. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Aksi Protes anti-Pemerintah meletus di Provinsi Suwayda, Suriah