Padang, 19 Ramadhan 1437/24 Juni 2016 (MINA) – Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menegaskan, Peraturan Daerah (Perda) yang akan dihapus bukanlah perda syariah yang ditanggapi banyak kalangan akhir-akhir ini di pemberitaan media.
Gubernur Irwan mengungkapkan, suatu yang terbatalkan dengan sendirinya seperti undang-undang energi panas bumi, migas, dan beberapa lainnya karena tidak ada masalah untuk mensingkronkan.
“Hal seperti ini yang saya dengar akan dibatalkan untuk mensingkronkan kinerja pemerintah dengan masyarakat terhadap investasi yang akan masuk, agar perizinan lebih cepat,” ujarnya kepada Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Kamis (24/6).
Saat ditanyai oleh MINA tentang kabar akan dihapusnya perda syariah, Gubernur Irwan menanggapi dengan bijak bahwa Sumbar sudah takdirnya etnik Minang yang dikenal dengan rasnya adalah Islam.
Baca Juga: Cuaca Jakarta Berpotensi Hujan Kamis Ini, Sebagian Berawan Tebal
“Kalau bukan Islam, bukan Minang. Tidak bisa dibuat-buat, ini adalah fakta, sekarang dengan faktanya adalah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah. Ini jelas, tanpa ada perda syariah pun di Sumbar, hal ini sudah memang berlaku, seperti wajib menutup aurat,” tegasnya.
“Kalau menutup aurat wajib. Untuk konsumsi non-Muslim ya eggak wajib, karena Al-Quran tidak menyuruh non-Islam. Baca Quran, ini untuk kita sendiri, saling menghormati, dia juga harus menghormati. Seperti yang menutup kedai/warung makan/kafe itu wajar saja. Kalau tempatnya di terminal itu boleh,” ujarnya. (L/P007/P001)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: Workshop Kemandirian untuk Penyandang Disabilitas Dorong Ciptakan Peluang Usaha Mandiri
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur