Gaza, 7 Rajab 1435/6 Mei 2014 (MINA) – Perdana Menteri Palestina di Jalur Gaza, Ismail Haniya, menandatangani sebuah pernyataan pada Senin (5/5) yang menyatakan pembebasan semua tahanan Fatah di Gaza.
Sumber dekat Hamas mengatakan, para anggota Fatah yang akan dibebaskan sesuai keputusan Hamas termasuk delapan tahanan yang ditahan untuk pelanggaran keamanan, sementara dua tahanan akan tetap di penjara sampai selesainya rekonsiliasi, lapor Middle East Monitor yang dikutip MINA, Selasa (6/5).
Hamas selalu menyangkal adanya tahanan politik dari Fatah sejak perpecahan internal memburuk pada Juni 2007. Hamas menyatakan beberapa tahanan anggota Fatah di penjara-penjara Gaza bukan karena alasan politik melainkan pelanggaran keamanan.
Baca Juga: Tentara Israel Cemas Jumlah Kematian Prajurit Brigade Golani Terus Meningkat
Seorang anggota terkemuka dari biro politik Hamas, Moussa Abu Marzouk, mengatakan bahwa keputusan tersebut mencerminkan komitmen Hamas untuk menyelesaikan perjanjian rekonsiliasi dan mengakhiri perpecahan internal Palestina.
Dalam pernyataan pers, Abu Marzuk mengungkapkan bahwa ia mengundang Presiden Palestina Mahmud Abbas yang sedang menemui Pimpinan Hamas, Khalid Misy’al di Doha, untuk berkunjung ke Jalur Gaza awal pekan depan untuk membahas pembentukan pemerintah nasional.
Abu Marzuk menekankan Hamas berupaya keras menyatukan masyarakat Palestina melalui platform politik bersatu di bawah payung PLO. Dia menambahkan bahwa Hamas berusaha untuk memastikan adanya satu platform nasional yang komprehensif. “Kami berusaha untuk memungkinkan rakyat Palestina memiliki satu presiden, satu dewan legislatif dan satu pemerintahan.”
Abu Marzuk juga menegaskan, Fatah menunjukkan niat yang tulus terhadap rekonsiliasi, “Setiap orang bekerja untuk penyatuan lembaga, peraturan dan sistem hukum. Karena apa yang terjadi di Gaza berbeda dengan di Tepi Barat. Hal ini adalah apa yang kita lakukan untuk kesatuan Palestina.”
Baca Juga: Anakku Harap Roket Datang Membawanya ke Bulan, tapi Roket Justru Mencabiknya
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)