Gaza, MINA – Pejabat senior Hamas, Ali Baraka, menegaskan bahwa 33 tahun setelah penandatanganan Perjanjian Oslo, perjanjian tersebut gagal memberikan kebebasan, kemerdekaan, atau keamanan bagi rakyat Palestina, serta tidak mengakhiri pendudukan maupun menjamin hak pengungsi untuk kembali.
Dalam sebuah pernyataan pada Ahad (13/9), Baraka menambahkan bahwa pemerintahan Israel yang berganti-ganti justru memanfaatkan kesepakatan tersebut untuk memperluas permukiman, memajukan aneksasi, dan menciptakan fakta-fakta baru di lapangan. Palinfo melaporkan.
“Akibat kebijakan permukiman Israel, Tepi Barat yang diduduki telah berubah menjadi kantong-kantong wilayah yang terfragmentasi dan terputus satu sama lain. Sementara itu, langkah-langkah Yudaisasi serta pelanggaran di Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa terus meningkat, di tengah perang, kehancuran, blokade, dan kelaparan yang terus melanda warga Palestina di Jalur Gaza,” ujar Baraka.
“Kesepakatan Oslo diperkenalkan sebagai jalur transisi lima tahun menuju negara Palestina dan solusi bagi pengungsi, namun pada akhirnya justru memperkokoh pendudukan, memperkuat koordinasi keamanan, melemahkan posisi nasional Palestina, dan membelenggu kelompok-kelompok perlawanan,” tegas Baraka.
Baca Juga: Netanyahu Tuding Islam Ekstremis Jadi Dalang Kerusuhan Prancis
Pejabat Hamas tersebut menyerukan pembangunan kembali Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di atas landasan demokrasi dan nasional melalui pemilihan umum yang bebas, adil, dan langsung, dengan melibatkan warga Palestina dari seluruh spektrum, baik di dalam maupun luar negeri. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Serangan Zionis Israel di Gaza Tewaskan Lima Warga Palestina
















Mina Indonesia
Mina Arabic