Al-Khalil, MINA – Gerakan perlawanan Islam Palestina, Hamas menyatakan bahwa pernyataan dan langkah-langkah yang diumumkan oleh Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, mengenai kota Al-Khalil (Hebron) merupakan eskalasi berbahaya dalam upaya Yahudisasi Tepi Barat yang diduduki serta upaya baru untuk memaksakan realitas politik dan di lapangan yang melayani agenda aneksasi dan perluasan permukiman.
Dalam pernyataan yang dirilis pada Selasa (16/6), Hamas mengatakan langkah-langkah yang diungkapkan Smotrich bertujuan untuk memperkuat pendudukan dan memperkuat kendali Israel atas tanah Palestina, terutama di Al-Khalil, salah satu kota Palestina yang paling signifikan secara historis dan religius.
Pernyataan itu muncul setelah Smotrich mengumumkan pembatalan perjanjian Al-Khalil dan pengalihan wewenang perencanaan dan konstruksi di kota tersebut dan di tempat-tempat suci di seluruh Tepi Barat ke Dewan Perencanaan Tinggi Administrasi Sipil Israel. Wewenang ini selama puluhan tahun tetap tunduk pada pengaturan yang terkait dengan Perjanjian Oslo.
Hamas mengatakan langkah-langkah itu merupakan upaya untuk memperluas pengaruh permukiman di Al-Khalil dan sekitarnya sebagai bagian dari proyek kolonial yang lebih luas yang bertujuan untuk memaksakan kedaulatan Israel atas Tepi Barat, melegitimasi permukiman, dan mempercepat kebijakan aneksasi dan pengusiran.
Baca Juga: Hamas Kutuk Penyerangan terhadap Tahanan Perempuan Palestina di Penjara Damon
Gerakan tersebut menegaskan bahwa sejauh apa pun pendudukan melangkah, mereka tidak akan berhasil mengubah identitas Palestina Al-Khalil yang telah mengakar kuat atau menghapus situasi historis dan geografisnya. Hamas menekankan bahwa Al-Khalil akan tetap menjadi bagian integral dari wilayah Palestina yang diduduki meskipun ada upaya berkelanjutan untuk melakukan Yahudisasi kota tersebut.
Dalam konteks ini, Hamas menyerukan kepada warga Palestina untuk memperkuat keterikatan mereka pada tanah air dan prinsip-prinsip nasional, memperluas perlawanan populer terhadap rencana aneksasi dan permukiman Israel, serta mengintensifkan segala bentuk perlawanan untuk menghadapi kebijakan Israel yang bertujuan memaksakan kondisi baru di lapangan.
Gerakan tersebut juga memperbarui seruannya kepada komunitas internasional dan PBB untuk segera memenuhi tanggung jawab hukum dan moral mereka, campur tangan untuk menghentikan kebijakan yang melanggar hukum internasional dan legitimasi internasional, serta menangani perkembangan di wilayah Palestina.
Perkembangan ini menyusul keputusan kabinet keamanan Israel untuk mencabut wewenang kotamadya Al-Khalil atas sebagian distrik bersejarah kota tersebut dan menempatkan daerah-daerah itu di bawah administrasi militer dan pemukim langsung, sebuah langkah yang dapat membuka jalan bagi perubahan besar pada status dan identitas kota.[]
Baca Juga: Truk Bantuan Gaza di Ambang Kerusakan Akibat Kekurangan Suku Cadang
Mi’raj News Agency (MINA)
















Mina Indonesia
Mina Arabic