Hezbollah dan Amal Serukan Aksi Protes Nasional di Lebanon

Beirut, MINA – Hezbollah dan Gerakan Amal menyerukan aksi protes massal pada Rabu (27/8) sebagai penolakan terhadap keputusan pemerintah yang dinilai melemahkan kedaulatan Lebanon, sekaligus menegaskan dukungan pada perlawanan dan persenjataannya.

Kantor Pusat Perburuhan Gerakan Amal dan Unit Serikat Pekerja Hezbollah  dalam pernyataan bersama pada Senin (25/8) mengimbau para pekerja Lebanon, produsen, serta anggota serikat pekerja untuk berkumpul di Lapangan Riad al-Solh, Beirut. Namun, pada hari yang sama, pertemuan massa tersebut ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.

Kedua pihak menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan respons atas keputusan pemerintah yang dikeluarkan pada 5 dan 7 Agustus 2025. Keputusan itu dinilai bertentangan dengan kepentingan nasional, Perjanjian Taif, serta prinsip koeksistensi di Lebanon.

“Protes ini adalah penegasan hak Lebanon mempertahankan kedaulatan dan hak rakyatnya untuk melawan serta membebaskan tanah dari pendudukan Israel. Ini mencerminkan keyakinan akan kesucian perlawanan dan senjata yang membela bangsa, serta komitmen melindungi keputusan resmi Lebanon dari tekanan eksternal,” demikian pernyataan itu. Mengutip Al Mayadeen. 

Baca Juga: DK PBB Kecam Serangan Pasukan Dukungan Cepat Paramiliter di El-Fasher, Sudan

Mereka menambahkan, sudah cukup lama rakyat Lebanon bertahan menghadapi tantangan, dan saatnya kini menyatakan sikap nasional bersatu.

“Kami menolak jalan penyerahan diri, dan bertekad mempertahankan kekuatan serta kedaulatan Lebanon,” tambah pernyataan itu.

Lebih lanjut, pernyataan tersebut menegaskan bahwa senjata perlawanan telah terbukti efektif menangkal agresi Israel.

“Protes juga dimaksudkan untuk menghormati darah para syuhada serta meneguhkan ajaran Imam Moussa al-Sadr dan Imam Khomeini yang menolak segala bentuk normalisasi dengan Israel,” kata pernyataan itu.

Baca Juga: Krisis Wajib Militer Ukraina Sebabkan 100.000 Pemuda Melarikan Diri Dalam 2 Bulan

Sebelumnya, pada 5 Agustus, pemerintah Lebanon menugaskan Angkatan Darat untuk menyusun rencana penempatan seluruh senjata di bawah kendali negara sebelum akhir tahun.

Sementara pada 7 Agustus, kabinet Lebanon menyetujui tujuan yang tercantum dalam makalah yang diserahkan oleh utusan AS, Tom Barrack.[]

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Prancis dan Spanyol Tuntut Pembatasan Hak Veto PBB untuk Keadilan di Gaza