HIPMI Syariah Conference Digelar 28 Maret 2022

Jakarta, MINA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung rencana penyelenggaraan HIPMI Syariah Conference dengan tema ‘Ekonomi Syariah sebagai Lentera Kebangkitan Ekonomi Pasca Covid-19’, pada 28 Maret 2022 di Istana Wakil Presiden RI.

Dia berharap agenda ini menjadi penguat untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia, sebagaimana seringkali disampaikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Maruf Amin.

“Tidak hanya memajukan berbagai sektor ekonomi syariah seperti industri keuangan, media dan rekreasi, produk farmasi, kosmetika, mode, makanan, hingga perjalanan ramah muslim, HIPMI Syariah Conference juga bisa mengembangkan Kripto Syariah, yang pada akhirnya bisa bermuara kepada pembentukan Bursa Kripto Syariah,” ujar Bamsoet usai menerima panitia HIPMI Syariah Conference, di Jakarta, belum lama ini, sebagaimana rilis MPR RI, Ahad (27/2).

Turut hadir dalam pertemuan pada Kamis lalu (24/2), antara lain, Wakil Bendahara Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Anta Ginting, Ketua HIPMI Syariah Conference Ibnu Riyanto, Wakil Ketua Panitia HIPMI Syariah Conference Marviarum, dan Sekertaris HIPMI Syariah Conference Noviyanti Setiyaningsih.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dunia, sebagaimana dilaporkan Global Religious Futures yang memprediksi pada tahun 2020 lalu penduduk muslim di Indonesia mencapai 229,6 juta jiwa atau sekitar 87,2 persen dari total penduduk Indonesia serta 13 persen dari populasi muslim dunia, pengembangan potensi ekonomi syariah di Indonesia sangat besar.

“Sementara Laporan The State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2020/2021 mengungkapkan, dalam hal pengembangan ekonomi syariah, Indonesia selalu naik peringkat. Dari peringkat ke-10 dunia di tahun 2018, menjadi peringkat ke-5 dunia di tahun 2019, meningkat kembali menjadi peringkat ke-4 dunia di tahun 2020. Besarnya geliat ekonomi syariah tersebut, jika didukung dengan hadirnya kripto syariah, akan menghasilkan terobosan yang luar biasa bagi perkembangan ekonomi digital Indonesia,” papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini mendorong agar HIPMI Syariah Conference juga harus bisa melahirkan road map pengembangan Entrepreneur Syariah. Didukung Kementerian Ketenagakerjaan yang harus menyiapkan pendidikan vokasi syariah serta Kementerian Koperasi dan UKM yang membuat taksonomi UMKM yang bisa dikembangkan berbasis syariah, seperti di kalangan pondok pesantren.

The State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2020/2021 mencatat peran Indonesia dalam tujuh sektor ekonomi syariah dunia sangat kuat. Misalnya pada sektor makanan halal, dari total USD 1,17 triliun yang dikeluarkan oleh 1,9 miliar penduduk muslim dunia, sebesar USD 144 miliar diantaranya berputar di Indonesia. Dari USD 66 miliar ekonomi syariah pada sektor Kosmetika Halal, sebesar USD 4 miliar diantaranya berputar di Indonesia.

“Ditambah dari sekitar USD 2,88 triliun Industri Keuangan Syariah dunia, sebanyak USD 99,2 miliar diantaranya berputar di Industri Keuangan Syariah Indonesia,” pungkas Bamsoet.(R/R1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)