New York, MINA – Lembaga HAM Human Rights Watch (HRW) menyatakan dalam laporan terbarunya, yang dirilis pada hari Kamis (12/1), bahwa pengungsi Rohingya di Bangladesh menghadapi “kondisi yang tidak memungkinkan” untuk kembali dengan aman dan sukarela ke Tanah Air mereka di Negara Bagian Rakhine di Myanmar.
“Rohingya merasakan ancaman, pemerasan, dan perlakuan buruk oleh pasukan keamanan Bangladesh dan otoritas lainnya,” kata HRW dalam Laporan Dunia 2023, Anadolu Agency melaporkan.
Bangladesh, negara mayoritas Muslim di Asia Selatan, saat ini menampung lebih dari 1,2 juta warga Rohingya yang teraniaya di 33 kamp pengungsi yang kumuh di distrik perbatasan selatan negara itu, Cox’s Bazar. Mayoritas dari mereka melarikan diri dari penumpasan brutal militer di Negara Bagian Rakhine di negara asal mereka pada Agustus 2017.
“Di kamp-kamp pengungsi Rohingya, pejabat Bangladesh menutup sekolah-sekolah yang dipimpin komunitas, menghancurkan toko-toko secara sewenang-wenang, dan memberlakukan hambatan baru pada pergerakan,” kata laporan itu.
Baca Juga: Presiden Korea Selatan Selamat dari Pemakzulan
Berdasarkan klaim yang dibuat oleh para pengungsi, laporan tersebut menyatakan bahwa Batalyon Polisi Bersenjata (APB) yang ditempatkan di tenda-tenda darurat yang padat menjadikan Rohingya sebagai sasaran ancaman, pemerasan, penangkapan sewenang-wenang, dan penyiksaan.
“Pemerintah (Bangladesh) mengizinkan kelompok-kelompok kemanusiaan untuk mulai mengajarkan kurikulum Myanmar, tetapi terus menolak pendidikan terakreditasi untuk anak-anak pengungsi,” kata HRW.
“Selama tahun 2022, pihak berwenang memindahkan sekitar 8.000 pengungsi Rohingya ke Bhasan Char, sehingga total menjadi sekitar 28.000 pengungsi yang tinggal di lumpur terpencil, pulau tempat mereka menghadapi pembatasan pergerakan yang parah, kekurangan makanan dan obat-obatan, dan pelanggaran oleh pasukan keamanan,” kata laporan itu merujuk ke pulau terpencil tempat relokasi pengungsi Rohingya. (T/RI-1/P2)
Baca Juga: Jumat Pagi Sinagog Yahudi di Meulbourne Terbakar
Mi’raj News Agency (MINA)