Indonesia Minta Komitmen Pemimpin Junta Hentikan Kekerasan di Myanmar

sajadi - Sabtu, 24 April 2021 - 20:47 WIB

Sabtu, 24 April 2021 - 20:47 WIB

0 Views

Jakarta, MINA – Presiden RI Joko Widodo menyampaikan pentingnya Pemimpin Militer Myanmar untuk memberikan beberapa komitmen, yakni penghentian penggunaan kekerasan terhadap warga sipil.

Hal tersebut ia sampaikan saat ASEAN Leaders’ Meeting (ALM) di gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, Sabtu (24/4).

“Di saat yang sama, semua pihak harus menahan diri sehingga ketegangan dapat diredakan,” imbuh Presiden dalam pernyataan pers di gedung Sekretariat ASEAN, seusai menghadiri ALM.

Presiden Jokowi menyebut, perkembangan situasi di Myanmar adalah sesuatu yang tidak dapat diterima dan tidak boleh terus berlangsung.

“Kekerasan harus dihentikan dan demokrasi, stabilitas, dan perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan. Kepentingan rakyat Myanmar harus selalu menjadi prioritas,” tegas Jokowi.

Permintaan komitmen yang kedua, proses dialog yang inklusif harus segera dimulai. Menurut Presiden, tahanan politik di Myanmar harus segera dibebaskan dan perlu dibentuk _special envoy_ ASEAN yaitu Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Ketua ASEAN untuk mendorong dialog dengan semua pihak di Myanmar.

Sementara, permintaan komitmen ketiga yaitu pembukaan akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN yang dikoordinir oleh Sekjen ASEAN bersama dengan AHA Centre.

“Indonesia berkomitmen untuk mengawal terus tindak lanjut dari komitmen tersebut agar krisis politik di Myanmar dapat segera diatasi,” ujarnya.

Presiden Jokowi menjelaskan, pandangan yang disampaikan oleh pihak Indonesia ternyata sejalan dengan yang disampaikan oleh para pemimpin negara-negara ASEAN. Dapat dikatakan para pemimpin ASEAN telah mencapai suatu konsensus.

“Sekjen ASEAN telah menyampaikan lima butir konsensus yang nanti akan disampaikan oleh Ketua atau Sekjen ASEAN. Isi konsensus isinya kurang lebih sama dengan apa yang tadi saya sampaikan dalam pernyataan nasional yang telah saya sebutkan tadi,” tandasnya.

ALM kali ini merupakan inisiatif Indonesia dan merupakan tindak lanjut dari pembicaraan residen Jokowi dengan Sultan Brunei Darussalam selaku Ketua ASEAN pada 23 Maret 2021, terkait penyelesaian situasi Myanmar.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh para pemimpin negara-negara ASEAN, termasuk pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing. (L/RE1/P1)