Indonesia Minta PBB Perhatikan Kepentingan Kemanusiaan di Ukraina

New York, MINA – Wakil Tetap RI (Watapri) untuk PBB di New York Amerika Serikat Arrmanatha Nasir meminta kepada seluruh negara anggota PBB untuk memperhatikan kepentingan kemanusiaan di Ukraina yang saat ini sedang mengalami krisis akibat serangan militer Rusia.

“Aksi kita di Majelis Umum PBB harus berkontribusi kepada kepentingan kemanusiaan yang lebih besar,” kata Tata, panggilan akrab Arrmanatha Nasir di sesi khusus darurat PBB mengenai Ukraina, di Markas Besar PBB, New York, Senin (28/2).

Tata menyampaikan, situasi di Ukraina telah mencederai tatanan perdamaian di Eropa Timur. Ditekankan bahwa aksi militer di Ukraina tidak dapat diterima.

“Aksi militer di Ukraina mempertaruhkan nyawa warga sipil dan mengancam perdamaian serta stabilitas regional dan global,” tutur Dubes Tata.

Untuk itu, Indonesia mendorong agar perdamaian segera dikembalikan di Ukraina. Dalam konteks ini, Indonesia mendorong semua pihak untuk memastikan solusi damai melalui dialog dan diplomasi.

“Semua pihak harus menghormati tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah,” tegas Tata.

Tata mengingatkan, dalam situasi perang, masyarakat sipil akan menanggung dampak terbesar. Dalam konteks ini, ditekankan dua hal. Pertama, agar semua warga sipil yang membutuhkan dapat memperoleh akses bantuan kemanusiaan. Kedua, agar masyarakat sipil yang ingin keluar dari Ukraina, diberikan safe passage.

“Saya meminta semua pihak untuk memastikan safe passage kepada masyarakat sipil, terlebih adanya warga negara Indonesia di Ukraina dalam proses evakuasi,” ujarnya.

Tata menegaskan, konflik dan ketegangan tidak memberi manfaat untuk siapapun. Untuk itu ia mengajak anggota Majelis Umum PBB untuk fokus kepada upaya membawa perdamaian di Ukraina.

Pertemuan emergency special session Majelis Umum PBB kali ini dilaksanakan atas permintaan yang didukung 11 negara anggota Dewan Keamanan (DK) PBB. Hal ini dilakukan karena negara anggota tersebut merasa DK PBB gagal membahas dan mengambil aksi terkait situasi di Ukraina.

Sejak awal krisis Ukraina dibahas di PBB, Indonesia aktif mendorong agar dilakukannya dialog dan diplomasi. Dalam berbagai kesempatan, Indonesia secara proaktif melakukan pendekatan kepada negara-negara kunci, termasuk anggota DK PBB untuk memastikan respons PBB yang konstruktif terhadap krisis yang berlangsung.

Menyadari sulit dicapainya konsensus di DK PBB, Indonesia berupaya menjembatani terciptanya resolusi konstruktif, dan tergabung dalam kelompok kecil perumus resolusi di Majelis Umum PBB terkait agresi di Ukraina.

Indonesia berperan aktif mendorong agar resolusi memuat aspirasi seluruh pihak secara berimbang guna mencegah perpecahan di Majelis Umum PBB. Indonesia mendorong dimuatnya desakan untuk dialog damai, perlindungan warga sipil dan referensi terkait safe passage, serta akses bagi bantuan kemanusiaan.

Pertemuan tersebut merupakan Sesi khusus darurat yang diajukan oleh Dewan Keamanan PBB. Pertemuan darurat Majelis Umum PBB yang diajukan oleh DK PBB terakhir kali diadakan pada 40 tahun lalu mengenai Occupied Arab Territories. (R/RE1/RS2)

Mi’raj News Agency (MINA)