Jakarta, MINA – Pemerintah Indonesia memilih tidak mendukung rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang dinilai kurang berimbang terkait konflik Iran dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Nabyl Achmad Mulachela menyatakan bahwa Indonesia tidak menjadi co-sponsor resolusi tersebut karena menilai penyelesaian konflik internasional harus mengedepankan prinsip keberimbangan dan inklusivitas agar menghasilkan keputusan yang adil bagi semua pihak.
Menurut Nabyl, Indonesia pada prinsipnya menghargai upaya negara-negara anggota PBB dalam menyusun resolusi tersebut. Namun pemerintah menilai proses diplomasi internasional harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam konflik, bukan hanya menyoroti satu sisi saja.
Ia menegaskan bahwa Indonesia tetap mendorong penyelesaian konflik di Timur Tengah, khususnya yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, melalui jalur diplomasi dan dialog damai. Pendekatan tersebut dianggap sebagai langkah paling efektif untuk meredakan eskalasi militer yang semakin meningkat di kawasan.
Baca Juga: Menko Yusril: Kasus Penyadapan Presiden Belum Mengarah ke Makar
Resolusi Dewan Keamanan PBB yang dimaksud mengecam serangan Iran terhadap sejumlah negara di kawasan Teluk dan menyerukan penghentian aksi militer. Resolusi itu disahkan dengan dukungan mayoritas anggota DK PBB, sementara Rusia dan China memilih abstain dalam pemungutan suara.
Indonesia sendiri selama ini dikenal mendorong penyelesaian konflik internasional melalui diplomasi multilateral dan dialog damai. Pemerintah juga terus menyerukan deeskalasi ketegangan di Timur Tengah, sekaligus menekankan pentingnya stabilitas kawasan bagi keamanan global dan jalur perdagangan internasional. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Listyo Sigit Ditahan di Mabes Polri, Kasus Penyadapan HP Presiden Prabowo
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport