Indonesia Usulkan Enam Draft Resolusi Dalam Sidang APPF

Ketua Delegasi Indonesia di APPF, Fadli Zon. (Dok. Parlementaria)

Jakarta, 18 Rabi’ul Akhir 1438/17 Januari 2017 (MINA) – Delegasi Indonesia mengusulkan enam draf resolusi yang akan diperjuangkan dalam Sidang Tahunan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-25 di Nadi, Fiji, 15-19 Januari 2017, meliputi isu ekonomi, sosial, politik, perdamaian hingga keamanan negara-negara di Asia Pasifik.

Ketua Delegasi Indonesia di APPF, yang Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, dalam keterangan pers Parlementaria yang diterima MINA melaporkan, Indonesia berkomitmen akan terus berupaya dan mendorong negara-negara di Asia Pasifik meningkatkan kerjasama untuk mewujudkannya. Apalagi Indonesia selalu berpartisipasi aktif dalam forum tahunan yang diselenggarakan pertama kali pada 1993 di Jepang ini.

“Kita berharap hasil-hasil pembicaraan yang menyangkut perdamaian, keamanan, ekonomi, sosial maupun budaya itu selalu menjadi bahan-bahan kajian dalam APPF, dan kita akan selalu aktif berpartisipasi,” kata Fadli di Nadi, Fiji, Minggu (15/01/2017) waktu setempat.

Menurut politisi F-Gerindra itu, APPF merupakan forum internasional yang cukup strategis. Keputusan-keputusan di forum ini akan ditindaklanjuti dan diwujudkan dalam berbagai kebijakan di negara masing-masing melalui parlemennya.

“Itu artinya, dari 27 negara anggota dalam APPF, terwakili miliaran penduduk di Asia Pasifik oleh parlemen dari negara masing-masing,” imbuh politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Dalam kesempatan yang sama, Delegasi Indonesia sekaligus Anggota BKSAP DPR Yoseph Umar Hadi menjelaskan, draf resolusi pertama yang diusung Indonesia dalam sidang pleno APPF adalah terkait masalah pemerintahan yang baik dan praktik antikorupsi. Draft kedua, terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Ketiga, lanjut politisi F-PDI Perjuangan itu, mendorong konservasi dan penggunaan dengan memperhatikan keberlanjutan ekosistem bumi, samudera, laut dan sumber daya kelautan. Keempat yakni tentang keamanan makanan di regional Asia Pasifik. Kelima, adalah dialog antar agama dan budaya. Serta yang terakhir yakni masalah perdamaian dan keamanan.

“Jadi isu mengenai bagaimana mempromosikan mengenai perdamaian dan keamanan di suatu wilayah. Asia Pasifik memerlukan kehidupan yang rukun, kehidupan yang damai dan aman, itu juga menjadi penting,” imbuh politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Sidang tahunan yang dibuka secara resmi oleh ketua parlemen dari tuan rumah Fiji, Jiko Luveni pada Senin (16/01/2016) waktu setempat itu akan mengangkat tema “Kerja Sama Parlemen untuk Perdamaian dan Keamanan’.

Beberapa delegasi Indonesia yang ikut dalam Forum Parlemen Asia Pasifik di antaranya Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati Ali Assegaf (F-PD), Anggota BKSAP DPR diantaranya Yoseph Umar Hadi (F-PDI Perjuangan), Dwi Aroem Hadiatie (F-PG), Rahayu Saraswati Dhirakarya Djojohadikusumo (F-Gerindra), Sartono Hutomo (F-PD), dan Desy Ratnasari (F-PAN). (T/R06/P1)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)