Al-Quds, 4 Muharram 1436/28 Oktober 2014 (MINA) –Pemerintah Israel tengah merencanakan untuk membangun sekitar 1.000 unit rumah di Al-Quds Timur sehingga mencaplok tanah milik warga Palestina menjadi bagian dari wilayah negara masa depan mereka.
Seorang pejabat pemerintah Israel yang tidak disebutkan namanya mengatakan, rencana itu mencakup infrastruktur bangunan di Tepi Barat milik warga Palestina dan digunakan untuk pemukim ilegal Israel.
Wartawan Al-Jazeera Imtiaz Tyab dari Al-Quds Barat melaporkan, sekitar 600 rumah tambahan akan dibangun di permukiman ilegal Israel ‘Ramat Shlomo’ dan 400 rumah di distrik Har Homa, Al-Quds Timur, demikian dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Selasa.
Rakyat Palestina menjadikan Al-Quds Timur sebagai ibukota masa depan mereka. Mereka menentang setiap pembangunan yang dilakukan Israel di kota tua itu.
Baca Juga: Netanyahu Kembali Ajukan Penundaan Sidang Kasus Korupsinya
Sementara Israel mengklaim Kota Al-Quds akan menjadi ibukota abadi negaranya, dengan alasan dalih sejarah, agama dan keamanan. Namun masyarakat internasional, termasuk Amerika Serikat, tidak mengakui pendudukan Israel di sektor timur dari kota yang diperebutkan itu.
Pengumuman pembangunan perumahan ilegal itu dapat meningkatkan ketegangan di Al-Quds Timur, yang telah menjadi tempat kerusuhan selama beberapa waktu terakhir.
Di bawah tekanan
Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, berada di bawah tekanan oleh mitra koalisi sayap kanannya yang mendesak untuk melakukan pembangunan permukiman ilegal baru. Mereka mengancam akan menarik dukungan mereka dari pemerintah Netanyahu.
Baca Juga: Hujan Deras Rusak Tenda-Tenda Pengungsi di Gaza
Ketegangan memuncak sejak Juni, ketika jasad tiga pemukim remaja Israel ditemukan satu pekan setelah mereka diculik oleh kelompok tak dikenal. Kelompok ekstrimis Yahudi Israel membalas dengan menculik dan membunuh seorang remaja Palestina di Al-Quds Timur sehingga memicu kerusuhan.
Penculikan itu juga memicu serangkaian peristiwa yang menyebabkan perang Gaza selama 51 hari pada awal Juli lalu.
Yair Lapid, Menteri Keuangan Israel, dari partai moderat Israel Yesh Atid mengeluarkan pernyataan pada Ahad malam lalu menentang rencana pembangunan perumahan ilegal hanya bagi orang-orang Yahudi itu.
“Rencana ini akan menimbulkan krisis yang serius dalam hubungan antara Israel dan Amerika Serikat serta akan merugikan keberadaan Israel di dunia,” katanya.
Baca Juga: Abu Obaida: Sandera Perempuan di Gaza Tewas oleh Serangan Israel
Amerika Serikat mengutuk pembangunan serupa oleh Israel di masa lalu.
Pekan lalu pejabat Amerika Serikat menyatakan, pemerintahan Barack Obama menolak permintaan Menteri Pertahanan Israel untuk memenuhi beberapa bantuan keamanan nasional.
Pemerintah masih jengkel atas komentar negatif Moshe Yaalon tentang upaya perdamaian Timur Tengah oleh John Kerry, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, dan negosiasi nuklir yang sedang berlangsung dengan Iran.(T/P009/R05)
Baca Juga: [POPULER MINA] Perintah Penangkapan Netanyahu dan Layanan di Semua RS Gaza Berhenti
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: Oposisi Israel Kritik Pemerintahan Netanyahu, Sebut Perpanjang Perang di Gaza Tanpa Alasan