Israel Tak Izinkan Armada Sumud Flotilla Masuk Gaza, Aktivis Balas: Tak Ada Blokade

Tel Aviv, MINA – Kementerian Luar Negeri Israel dalam sebuah pernyataan resmi melalui platform Facebook menegaskan tidak akan membiarkan kapal-kapal Global Sumud Flotilla (GSF) memasuki Jalur Gaza.

Sementara para aktivis menjawab dengan slogan solidaritas, “No more silence. No more siege (Tidak ada lagi pembiaran. Tidak ada lagi blokade). Teruskan berbicara tentang Palestina.”

Israel menyebut kawasan tersebut sebagai “zona pertempuran” dan menuduh misi flotilla yang dipimpin aktivis sipil internasional itu diatur oleh Hamas untuk agenda politik gerakan perlawanan tersebut.

Dalam pernyataannya, penjajah Zionis Israel mengklaim jika tujuan peserta flotilla adalah murni untuk mengirim bantuan kemanusiaan, maka mereka harus berlabuh di Marina Ashkelon, pelabuhan di wilayah yang dijajah Israel bagian selatan. Dari sana, kata pihak Israel, bantuan akan dipindahkan secara teratur ke Jalur Gaza.

Namun, tawaran tersebut ditolak keras oleh pihak Flotilla. Para aktivis menilai mekanisme Ashkelon selama ini hanyalah cara Israel mempertahankan kontrol penuh atas arus bantuan ke Gaza.

Data berbagai lembaga kemanusiaan menunjukkan, bantuan yang masuk lewat jalur resmi Israel sering tertahan berbulan-bulan, jumlahnya dibatasi, bahkan sebagian besar tidak pernah sampai kepada warga sipil Gaza yang sangat membutuhkan.

“Misi kami bukan sekadar menghantar logistik, tetapi menegakkan hak rakyat Palestina atas kebebasan bergerak, martabat, dan hidup tanpa blokade. Kami berlayar bukan untuk membenarkan kontrol Israel, melainkan untuk menantangnya,” tegas pernyataan resmi Global Sumud Flotilla yang diterima MINA, Selasa (24/9).

Blokade laut penjajah Zionis atas Gaza telah berlangsung sejak 2007, dengan alasan keamanan dan upaya membatasi arus senjata ke kelompok bersenjata Palestina. Namun, PBB berulang kali menyatakan bahwa blokade tersebut berdampak pada seluruh populasi sipil Gaza dan dapat dikategorikan sebagai hukuman kolektif, yang dilarang oleh hukum humaniter internasional.

Laporan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) menegaskan bahwa pembatasan masuknya barang, obat-obatan, serta akses keluar-masuk orang dari Gaza tidak proporsional dan melanggar prinsip dasar Konvensi Jenewa. Amnesty International bahkan menyebut blokade itu sebagai “bentuk apartheid” yang secara sistematis mengekang hak-hak warga Palestina.

Lebih dari 50 kapal dari 44 negara kini sedang berlayar menuju Gaza dalam misi GSF, membawa ratusan aktivis internasional, termasuk veteran militer Amerika, akademisi Eropa, dan relawan dari Asia serta Afrika. Armada ini mendapat dukungan luas dari gerakan solidaritas global yang menuntut diakhirinya blokade laut Israel.

Di berbagai kota dunia, slogan solidaritas yang sama bergema: “No more silence. No more siege (Tidak ada lagi pembiaran. Tidak ada lagi blokade). Teruskan berbicara tentang Palestina.”

Bagi para aktivis, kalimat itu bukan sekadar seruan moral, melainkan pesan politik bahwa dunia tidak boleh lagi bungkam atas blokade yang mengurung lebih dari dua juta penduduk Gaza dalam kondisi yang kerap digambarkan sebagai “penjara terbuka terbesar di dunia.” []

Mi’raj News Agency (MINA)