Israel Telah Keluarkan 60.000 Keputusan Penahanan Administratif Sejak 1967

Gaza, MINA – Pusat Studi Tahanan Palestina mengatakan, otoritas pendudukan Israel telah menggunakan kebijakan penahanan sebagai alat hukuman kolektif terhadap warga Palestina sejak pendudukan Palestina, karena adanya 60.000 keputusan administratif yang dikeluarkan oleh pendudukan sejak 1967.

Dalam sebuah laporan yang dikeluarkan studi itu, Sabtu (10/6) seperti dikutip dari PIC, pendudukan meningkatkan penggunaan penahanan administratif sebagai senjata untuk menghadapi pemberontakan rakyat dan peningkatan operasi perlawanan, karena intensifikasi penahanan administratif terkait dengan situasi revolusioner di wilayah tersebut, tetapi kebijakan ini tidak berhenti sejak pendudukan.

Ia mencontohkan, grafik penahanan-penahanan administratif berbentuk zigzag, pada tahun-tahun pertama pendudukan mencatat peningkatan yang luar biasa, dan setelah satu dekade mulai menurun secara bertahap hingga tahun 1980 hampir mencapai titik nol.

Pendudukan kembali pada tahun 1985 memaksakan penahanan administratif, dan terpaksa mengaktifkan kembali banyak keputusan yang memfasilitasi penggunaannya secara luas.

Dia menunjukkan, pendudukan dan dengan dimulainya intifada pertama pada tahun 1987, otoritas pendudukan meningkatkan penerapan penahanan administratif, sebagai bagian dari kebijakan tangan besi di wilayah pendudukan, sehingga terjadi peningkatan jumlah yang nyata atas adanya penahanan administratif.

“Setelah Kesepakatan Oslo 1994 frekuensi penahanan jenis ini menurun dan menurun secara signifikan, pada awal tahun 2000, jumlah tahanan administratif hanya mencapai tujuh,” kata pusat studi itu.

Selanjutnya dia menunjukkan, dengan pecahnya Intifadah Al-Aqsa pada bulan September 2000, kebijakan yang tidak adil itu muncul kembali, dan penerbitan perintah administratif oleh pengadilan pendudukan meningkat, terkadang mencapai ratusan keputusan per bulan, antara yang baru dan yang diperbarui, dan jumlah tahanan administratif juga meningkat secara signifikan.

Pusat itu menambahkan, jumlah administrator meningkat pada tahun-tahun pertama Intifadah Al-Aqsa, kemudian menurun lagi, selama tahun-tahun setelah 2008 hingga mencapai sekitar 150 tahanan pada akhir 2013.

“Kemudian jumlahnya meningkat lagi pada tahun 2014, mencapai hampir 350 tahanan, yang mendorong para tahanan pada tahun itu untuk melakukan pemogokan kolektif yang berlangsung selama 62 hari berturut-turut, dan setelah pecahnya pemberontakan Al-Aqsa pada bulan Oktober tahun 2015, pendudukan kembali meningkatkan penerbitan surat perintah penahanan administratif rata-rata setiap bulan mencapai lebih dari seribu keputusan, dan masa penahanan berkisar antara tiga bulan hingga tiga tahun.

Pada tahun 2017 mencapai lebih dari 1.700 keputusan administrasi,” jelas studi itu. (T/R12/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)