Jakarta, 02 Jumadil Akhir 1436/ 22 Maret 2015 (MINA)- Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Taufan Rahmadi, mengatakan, pihaknya terus melakukan pembangunan dan pembenahan pariwisata secara besar-besaran setelah dipilihnya provinsi itu menjadi destinasi wisata syariah unggulan di Indonesia oleh Kementerian Pariwisata.
“Kami dan beberapa pihak terkait terus melakukan koordinasi dan sekarang sedang melakukan pembenahan, baik itu di obyek pariwisatanya langsung ataupun di kepengurusannya,” kata Taufan Rahmadi kepada Mi’raj Islamic News Agency (MINA) di Hotel Sultan Jakarta.
Sebelumnya pihaknya juga telah menyatakan mendukung penuh rencana Kementerian Pariwisata membentuk direktorat jenderal yang khusus mengelola potensi wisata syariah di Indonesia.
“Untuk mengelola potensi wisata syariah diperlukan konsentrasi dan perhatian khusus, oleh sebab itu kami sangat mendukung penuh upaya Kemenpar membentuk ditjen. baru yang khusus menangani wisata syariah,” kata Taufan Rahmadi.
Baca Juga: BPJPH Tegaskan Kewajiban Sertifikasi Halal untuk Perlindungan Konsumen
Beberapa waktu yang lalu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (nama kementerian sebelum masa Jokowi-JK), telah mengusulkan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai tuan rumah “World Islamic Travel Mart” dan “Join International Seminar on Islamic Tourism” 2015.
Dari 13 provinsi yang sudah ditunjuk Kemenparekraf sebagai destinasi tujuan wisata Islam, hanya NTB yang sudah siap dengan paket wisata syariahnya yang didukung oleh keberadaan penghafal Alquran, predikat Pulau Seribu Masjid, pondok pesantren dan kota-kota santri yang ada di Pulau Lombok, dan Pulau Sumbawa.
Potensi Pariwisata Syariah di Mata Dunia
Sementara itu menurut pemilik jaringan hotel syariah, Sofyan Hotel, Riyanto Sofyan, potensi wisata syariah untuk meningkat terus terbuka lebar, demikian juga untuk destinasi-destinasi wisata syariah di Indonesia termasuk Nusa Tenggara Barat.
Baca Juga: BPJPH Tekankan Kembali Wajib Halal Telah Berlaku
Menurutnya, ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan wisata syariah, pertama, kondisi sosial yang memang mendukung yaitu back to nature. Kedua, jumlah muslim yang besar yaitu 1,6 miliar orang di seluruh dunia.
“Tingkat pertumbuhan penduduk muslim dua kali lipat rata-rata tingkat pertumbuhan populasi penduduk dunia. Jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia mencapai Rp. 9,4 triliun lebih besar dari negara Cina. Selain jumlah penduduknya yang besar, kemampuan ekonomi juga besar”, kata Sofyan.
Ia mengatakan, mengutip pernyataan Thomson Reuters, belanja umat muslim dunia sepanjang 2012 mencapai $ 137 miliar, sedangkan Cina $ 89 miliar, dan Amerika 122 $ miliar. Sementara belanja wisatawan muslim di Indonesia mencapai $ 1,6 miliar, atau sekitar 2,6 persen dari potensi seluruh dunia yang ada.
“Bahkan di Australia pemerintahnya mendorong tempat-tempat SPA disediakan mushala. Selain itu juga terdapat restoran yang bersertifikat halal”, ujar Sofyan.
Baca Juga: UMK Wajib Sertifikasi Halal 17 Oktober 2026: Bagaimana dengan Produk Luar Negeri?
Sedangkan di Indonesia sendiri, tuturnya, baru ditetapkan 13 belas daerah destinasi wisata syari’ah, yaitu: Aceh, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. (L/P010/P2)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: BPJPH, MUI, dan Komite Fatwa Sepakati Solusi Masalah Nama Produk Halal