Janji Suu Kyi dan Empat Syarat untuk Rohingya

Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi tiba di Manila, Filipina, Sabtu, 11 November 2017, untuk menghadiri KTT ASEAN. (Foto: PhilStar/Efigenio Toledo IV)

Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi dilaporkan telah berjanji untuk memfasilitasi proses pemulangan pengungsi Rohingya dari Bangladesh.

Janji itu Suu Kyi pastikan setelah KTT ASEAN ke-31 mengungkapkan “keprihatinan” terhadap kesejahteraan etnis Muslim Rohingya, yang sejak 25 Agustus melakukan eksodus besar-besaran dari Negara Bagian Rakhine, barat Myanmar ke Bangladesh.

Jumlah warga Rohingya yang menyeberang ke Bangladesh melebihi 622.000 menurut data pemerintah Dhaka. Padahal, Bangladesh sejak 1994 sudah menampung sekitar 400.000 pengungsi Rohingya, membuat negara itu harus berjuang keras untuk membantu para pengungsi tetap bisa hidup.

Pernyataan Suu Kyi diumumkan oleh Harry Roque Jr., Juru Bicara Presiden Filipina pada sebuah konferensi pers di sela-sela pertemuan ASEAN di Manila, Senin, 13 November 2017.

Roque mengatakan kepada wartawan internasional dan lokal, kembalinya warga Rohingya ke tanah air mereka akan dilakukan tiga pekan setelah kesepakatan Myanmar dengan Bangladesh mengenai masalah tersebut.

“Komentar Myanmar, laporan Kofi Annan sedang ditangani,” katanya, mengacu pada sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Komisi Penasehat Negara Rakhine pimpinan mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan.

Tim Kofi Annan merekomendasikan tindakan spesifik untuk menangani krisis Rohingya, termasuk verifikasi kewarganegaraan, hak dan persamaan di depan hukum, serta dokumentasi.

Dalam pertemuan KTT ASEAN yang dipimpin oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte tersebut, Malaysia, Indonesia, dan Singapura mengangkat isu Rohingya.

Namun, sebuah draf pernyataan yang dikeluarkan setelah akhir KTT pada Selasa, 14 November, dilaporkan tidak menyebutkan tentang eksodus orang-orang Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh.

Bangladesh telah lama menuntut agar pemerintah Myanmar mengambil kembali warganya.

Menteri Dalam Negeri Bangladesh Asaduzzaman Khan Kamal mengunjungi Myanmar bulan lalu untuk membahas proses repatriasi.

Menurut beberapa pejabat, kedua pemerintah sepakat membentuk kelompok kerja gabungan untuk memulangkan orang-orang Rohingya.
Sekretaris Luar Negeri Bangladesh Md Shahidul Haque mengatakan, Bangladesh kemungkinan akan “segera” menandatangani sebuah kesepakatan dengan Myanmar mengenai pemulangan orang-orang Rohingya.

Dia mengatakan, kedua negara akan bersepakat setelah membentuk kelompok kerja gabungan usai kunjungan Menteri Luar Negeri AH Mahmood Ali ke Myanmar menghadiri Pertemuan Asia-Eropa ke-13 atau KTT ASEM pada akhir bulan ini.

Empat Syarat

Pada sebuah konferensi internasional hubungan India-Myanmar di Yangon, Myanmar, baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Myanmar U Kyaw Zeya mengatakan, negaranya memiliki empat syarat “ketat” untuk memulangkan orang-orang Rohingya.

Keempat syarat yang dipublikasikan harian Anadabazar India itu adalah:

1. Siapa yang bisa memberikan bukti terdokumentasi tentang tempat tinggal jangka panjang di Myanmar.

2. Ingin kembali ke Rakhine atas kehendaknya sendiri.

3. Bisa membuktikan bahwa mereka memiliki saudara di perbatasan Myanmar.

4. Dalam kasus anak-anak, dapat memberikan bukti bahwa orang tua mereka adalah penduduk tetap Myanmar.

Menteri Dalam Negeri Inggris untuk Urusan Luar Negeri Mark Field saat berkunjung ke Dhaka September lalu mengatakan, Suu Kyi telah berjanji kepadanya bahwa Rohingya akan diambil kembali dari Bangladesh.

“Dia (Suu Kyi) meyakinkan saya bahwa dia ingin semua pengungsi kembali ke Burma,” kata Field yang sebelum ke Dhaka telah berkunjung ke Myanmar lebih dulu.

Menurut dia, kepala pemerintahan de facto Myanmar berada dalam “situasi sulit” dan berusaha untuk menemukan “garis tegas” antara tekanan internasional dan paksaan domestik.

Bangladesh dan masyarakat internasional juga telah menekan pemerintah Myanmar untuk melaksanakan rekomendasi komisi Kofi Annan.

Pemerintah Myanmar telah membentuk komisi yang dipimpin oleh mantan kepala PBB Kofi Annan, setelah militer negara tersebut bertindak keras dalam melawan kelompok militan Rohingya pada Oktober 2016.

Tindakan keras tentara yang dikenal sebagai Tatmadaw itu, mendorong sekitar 67.000 orang Rohingya menyelamatkan diri ke Bangladesh pada saat itu.

Salah satu fitur utama dari rekomendasi komisi Annan adalah memberikan kewarganegaraan kepada Muslim Rohingya dan membawa mereka kembali dari Bangladesh setelah “verifikasi bersama”. (A/RI-1/P1)

Sumber: BD News 24

Mi’raj News Agency (MINA)