Jimly: Pidato Anies Soal Pribumi Tidak Punya Makna Hukum

 

Jakarta, MINA – Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie mengatakan, pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal pribumi boleh-boleh saja karena berada di momen dan masalah soal politik, tapi secara hukum menurutnya tidak memiliki makna.

“Sebagai pidato politik boleh-boleh saja, tetapi tidak punya makna secara hukum, bahkan tidak punya arti secara hukum. Hukum tidak lagi kenal istilah pribumi,” kata Jimly kepada Mi’raj News Agency (MINA) di Jakarta, Rabu (18/10).

Jimly yang juga Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) menambahkan, dahulu kala, Presiden Soekarno saja ketika berpidato membawa kata pribumi. Ia meminta hal ini tidak perlu diberi kesan diskriminasi terhadap suatu pihak.

Menurutnya, pidato Anies itu hanya untuk melayani emosi pendukungnya saja.

“Saya percaya statement dari Gubernur ini hanya mau melayani emosi para pendukungnya saja, tapi sesudahnya saya percaya Anies dan Sandi akan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk semua warga Jakarta bukan hanya menjadi Gubernur bagi pendukungnya,” katanya.

Ia juga menyayangkan sikap mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang tidak menghadiri acara serah terima jabatan karena pergi berlibur bersama keluarganya. Menurut Jimly ini adalah sikap kekanak-kanakan, padahal Djarot adalah salah satu tokoh nasional.

Jimly menilai, dari kedua kubu Ahok-Djarot dan Anies-Sandi sama-sama belum bisa move on, karena dinilai sama-sama melayani emosi para pendukungnya, dilihat dari Djarot yang pergi berlibur dan pernyataan Anies soal pribumi. Menurutnya, pemimpin harus menjadi contoh yang baik untuk masyarakat.

“Ini berlaku buat siapa saja, masa hanya jadi gubernur untuk pendukungnya saja, lalu memuaskan hasrat mereka akan politik dengan istilah pribumi, tapi ya wajar saja, Djarotnya juga kaya begitu, ngapain dia pergi liburan seolah-olah dengan sengaja mau mempertontonkan kepada publik bahwa dia tidak mendukung Gubernur terpilih,” katanya. (L/R08/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)