Kebebasan Media di Balik Rusuh Ethiopia (Oleh: James Jeffrey, Wartawan di Addis Ababa)

Dalam pemberian Hadiah Nobel Perdamaian kepada Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed, Komite Nobel awal bulan Oktober 2019 memuji “penghentian sensor media” di antara serangkaian prestasi selama 100 hari pertamanya ia berkuasa pada 2018.

Prestasi itu termasuk pencabutan keadaan darurat negara itu, pembebasan ribuan tahanan politik, perizinan kelompok oposisi yang dilarang, penanggulangan korupsi dan promosi perempuan dalam politik.

Pembebasan jurnalis dan blogger yang ditahan, bersama dengan penghentian pemblokiran lebih dari 260 situs web dan pemulihan akses ke outlet media yang dipaksa bekerja di pengasingan, mengakibatkan Ethiopia melompati 40 tingkat di World Press Freedom Index 2019 yang disusun oleh lembaga jurnalis Wartawan Lintas Batas, dari peringkat 150 dari 180 negara menjadi peringkat 110, lompatan terbesar oleh negara mana pun.

Tetapi pecahnya protes kekerasan di Ethiopia pada akhir Oktober dengan lebih dari 60 orang diperkirakan tewas dalam bentrokan di seluruh wilayah Oromia, juga di kota Dire Dawa dan Harar di Ethiopia timur, memicu pertanyaan terus-menerus tentang apakah kebebasan media yang baru itu dilecehkan untuk memicu ketegangan etnis.

Pada saat yang sama, Pemerintah Ethiopia menghadapi kritik yang semakin besar karena menekan media dan mengulangi cara otoriter pemerintah sebelumnya, termasuk penerapan Proklamasi Anti-Terorisme yang kontroversial untuk melumpuhkan wartawan yang mengkritik untuk membungkam, termasuk memenjarakan mereka.

Menurut pernyataan Komite untuk Melindungi Jurnalis pada April lalu, tantangan yang tetap ada di media Ethiopia adalah termasuk risiko serangan dan penangkapan, terutama di daerah bergolak, menarik pengiklan di pasar tempat bisnis terlihat mendukung publikasi kritis, tuduhan menebar perpecahan, dan usulan media baru dan undang-undang anti-kebencian yang dapat membatasi kebebasan media yang baru.

Tidak lama sebelum protes pecah di akhir Oktober, Jawar Mohammed, seorang aktivis sangat berpengaruh dan kontroversial yang juga mengelola Oromia Media Network, mengunggah di media sosial bahwa rumahnya di Addis Ababa telah dikepung oleh petugas polisi.

Jawar menuduh polisi berusaha memindahkan penjaga keamanannya yang ditugaskan oleh pemerintah setelah kepulangannya dari Amerika Serikat, setelah Perdana Menteri Abiy mencabut larangan bagi kelompok oposisi. Sebagai tanggapan, ratusan pemuda Oromo segera berkumpul di sekitar rumah Jawar yang menyatakan kesetiaan kepadanya, diikuti dengan demonstrasi lebih lanjut yang menyebar di bagian lain Ethiopia.

Kekerasan yang terjadi kemudian membuat Jawar banyak dikritik dan dituduh menghasut konflik, sementara para pendukungnya berpendapat ia tidak memainkan peran langsung dalam demonstrasi yang merupakan respon spontan terhadap kampanye pemerintah yang membahayakan hidupnya.

Warga Addis Ababa, ibu kota Ethiopia membaca koran di pinggir jalan. (Foto: James Jeffrey/Al Jazeera)

Sementara itu, para pejabat polisi mengatakan bahwa tidak ada tindakan yang diambil terhadap Jawar baik oleh pemerintah atau polisi.

“Masalahnya sekarang adalah bahwa begitu banyak individu mencampuradukkan peran aktivis dan media ketika itu tidak boleh dilakukan bersama – media dimaksudkan memiliki etika dan aturan sendiri,” kata Abel Wabella, redaktur pelaksana surat kabar Addis Ababa yang berkantor di Addis Zebye.

Hali itu Wabella katakan dalam forum media 19 Oktober di Ibu Kota untuk membahas tantangan yang dihadapi oleh media dan perannya di negara itu.

“Anda memiliki orang-orang yang menjalankan media yang menyerukan protes – ini benar-benar tidak masuk akal,” katanya.

Menyikapi masalah ini, di Parlemen sehari sebelum insiden di rumah Jawar, Abiy membahas media yang “mengobarkan kerusuhan”, dengan fokus pada peran tokoh diaspora Ethiopia.

“Menggunakan kebangsaan kedua dan paspor asing sebagai keuntungan, pemilik media ini kemungkinan akan melarikan diri ke tempat yang aman setelah menghasut konflik dan membawa negara ke dalam kekacauan,” kata Abiy merujuk kepada pemilik media yang memiliki dua kewarganegaraan.

Sehari sebelum pidato parlemen Perdana Menteri, Kepala Otoritas Penyiaran Ethiopia Getachew Dinku menyarankan pihak berwenang mempertimbangkan untuk menutup institusi media lokal yang memicu kekerasan dengan menyebarkan konten yang tidak etis dan bias.

“Ini adalah masyarakat yang rapuh, gaya bebas media liberal Barat belum memungkinkan di sini,” kata Kiya Tsegaye, seorang pengacara yang berbasis di Addis Ababa.

“Kebanyakan orang berbicara tentang hak mereka untuk berpendapat, tetapi bukan tentang tanggung jawab media. Ini adalah masa yang sangat transisi, jadi pemerintah harus turun tangan ketika ada pers yang menyalahgunakan dan memanfaatkan situasi ini,” katanya.

Kiya menambahkan bahwa kode etik media yang berfokus pada “kewajiban inti” sangat dibutuhkan di Ethiopia untuk membuat organisasi media lebih akuntabel.

Billene Seyoum, juru bicara Kantor Perdana Menteri, mengatakan, “hukum media sedang dalam proses”. Ia menambahkan bahwa “Otoritas Penyiaran Ethiopia sedang dalam proses reorientasi bentuk kelembagaannya” untuk memperbaiki regulasi.

“Undang-undang anti-kebencian juga merupakan komponen penting dari langkah-langkah untuk meminta pertanggungjawaban individu dan entitas yang secara negatif mengambil keuntungan dari pembukaan ruang media dan kebebasan berbicara,” kata Seyoum.

UU Anti-Terorisme Harus Direvisi

Tetapi kelompok-kelompok HAM mengatakan, pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk mengatasi tantangan yang masih dihadapi oleh wartawan dan menghindari mundurnya kemajuan yang dibuat selama setahun terakhir.

“Penggunaan Proklamasi Anti-Terorisme Ethiopia untuk secara sewenang-wenang menangkap wartawan sama sekali tidak sejalan dengan reformasi yang disaksikan di negara itu,” kata Seif Magango, Wakil Direktur Amnesty International untuk Afrika Timur, Tanduk Afrika dan Great Lakes.

Ia menyerukan hukum Proklamasi Anti-Terorisme Ethiopia untuk direvisi agar selaras dengan standar internasional dan tidak lagi digunakan untuk melecehkan jurnalis.

“Negara ini telah melakukan 40 tahun pembunuhan sewenang-wenang, pelecehan, dan pemenjaraan jurnalis,” kata jurnalis Berihun Adane. “Tidak ada pembunuhan pada saat ini, tetapi sisanya sedang terjadi, terutama dengan Proklamasi Anti-Terorisme digunakan terhadap jurnalis, meskipun Abiy secara terbuka mengatakan itu perlu dihentikan.”

Adane baru-baru ini dibebaskan dari tiga bulan penjara karena tuduhan menghasut “terorisme” melalui jurnalismenya. Karena kasus terhadapnya tetap terbuka, dia mengatakan dia waspada dengan apa yang dia tulis dan menghindari Twitter, jangan sampai unggahannya digunakan untuk melawannya dalam kasus yang belum diputuskan. (AT/RI-1/P1)

Sumber: Al Jazeera

Mi’raj News Agency (MINA)