Kenapa Negara Arab Membuka Hubungan Dengan Israel ? (Bagian 1)

Oleh: Rifa Berliana Arifin, Kepala Redaksi Bahasa Arab MINA

Luar biasa ! Dalam kurun waktu kurang dari sebulan, dua negara Arab, yakni Uni Emirat Arab dan Bahrain, telah menormalisasi hubungan  dengan Israel, hubungan yang secara resmi sudah berpuluh tahun beku meski pada kenyataannya begitu cair.

Tidak ada yang menyangkal, melihat kontestasi geopolitik Timur Tengah saat ini sangat dinamis, bahkan kadang membuat bingung, peristiwa demi peristiwa terjadi. Yang terlihat bukan lagi hitam dan putih tapi warna abu, biru, hijau kian bermunculan masuk dalam gelanggang ini.

Sebagai pengamat dunia Islam Internasional, penulis melihat untuk memahami Palestina hari ini, alangkah baiknya kita kembali melihat ke belakang. Misalnya mengkaji sejarah perjanjian Oslo yang disepakati Palestina-Israel tahun 1993 yang kebetulan telah berumur 27 tahun tepat pada Ahad tanggal 13 September kemarin.

Dari fihak Palestina, Perjanjian Oslo ditandatangani oleh Yasir Arafat,  pemimpin Palestina (PLO – Palestine Liberalization Organization), organisasi yang diakui oleh dunia.

PLO didirikan pada tahun 1964 untuk memerdekaan Palestina dan meneruskan perjuangan untuk melawan Israel. Ada banyak faksi di dalam PLO akan tetapi yang terbesar adalah Fatah yang dipimpin langsung oleh Arafat.

Perjanjian Oslo yang ditandatangani oleh Arafat berisi meminta Palestina untuk berkomitmen berhenti melakukan serangan dan kekerasan terhadap Israel, sekaligus mengakui keberadaan negara Israel. Yang berarti ada negara Palestina dan negara Israel atau yang disebut saat ini “two state solution”.

Perjanjian Oslo diprakasai oleh Amerika Serikat di bawah pemerintahan George H.W. Bush tahun 1992, dan lagi-lagi terulang dalam peristiwa normalisasi UAE-Israel dan Bahrain-Israel, AS di bawah pemerintahan Trump menjadi prakarsanya. Kedua presiden ini sama-sama dari Partai Republik.

Perjanjian Oslo ini menuai respon positif dunia internasional. Sampai-sampai Arafat dan Yitzhak Rabin PM Israel saat itu ditambah Simon Peres Menlu Israel menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1994.

Perjanjian Oslo bukanlah kesepakatan final untuk mewujudkan perdamaian akan tetapi hanya sekedar pendahuluan untuk masuk pada bab-bab kesepahaman dan kesepakatan Palestina-Israel.

Perjanjian Oslo berlaku lima tahun saja bagi Palestina-Israel untuk menyelesaikan isu-isu perbatasan wilayah dan mengembalikan status para pengungsi Palestina di negara-negara Arab.

Selagi itu berjalan, Israel harus mengembalikan wilayah tanah Tepi Barat dan Gaza ke PLO supaya bisa mendirikan Pemerintahan Palestina sementara yang dinamai Palestinian National Authority (PNA).

Akan tetapi Tepi Barat dalam perjanjian Oslo dibagi dalam beberapa zona wilayah, Zona A, B dan C.

Di Zona A Palestina diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengatur, di Zona B dibagi wilayah itu menjadi bagian Palestina dan Israel dan di Zona C yang merupakan wilayah paling besar dibandingkan A dan B, untuk sementara berada di bawah kontrol Israel.

Perjanjian yang sungguh merugikan Palestina, tapi kenapa Arafat setujui ?

Alasannya karena posisi Arafat yang goyang di mata internasional dengan munculnya dua faksi gerakan perlawanan Palestina yakni Hamas dan Jihad Islam.

Jihad Islami didirikan oleh Fathi Shaqaqi pada tahun 1981 dan Hamas didirikan oleh Sheikh Ahmed Yassin pada tahun 1987.

Lahirnya Jihad Islam dan Hamas bukan semata untuk menentang Israel akan tetapi keduanya menentang Fatah dan PLO yang mereka anggap sangat sekular dan tidak berideologi Islam.

Jihad Islami dan Hamas menjadi perhatian Israel apalagi Israel memang terkena imbas gerakan Intifadha yang dimotori kedua faksi tahun 1987. Jadi wajar saja apabila Israel menganggap PLO ancaman ringan karena PLO bisa diajak untuk berunding.

Selain itu, Arafat tidak memilih perjuangan bersenjata melawan Israel, tapi menginginkan jalan perundingan untuk mencapai kemerdekaan Palestina dan menentukan nasib negaranya sendiri.

Arafat juga tidak mau bergantung pada negara-negara Arab dalam perjuangannya termasuk dalam  menyelesaikan konflik negaranya.

Karena selama ini Palestina diperjuangkan oleh negara-negara Arab. Dimulai dengan Perang Arab-Israel Pertama (1948-1949) yang bermula dari penolakan aliansi negara-negara Arab terhadap Resolusi Sidang Umum PBB No. 181 tanggal 29 November 1947 yang berbunyi membagi Palestina menjadi dua negara yaitu negara Arab dan Yahudi.

Zionis menerima resolusi tersebut, akhirnya berdirilah Israel pada tanggal 15 Mei 1948. Negara-negara Arab menolak resolusi dan menyatakan perang terhadap Israel.

Tampak dari luar negara-negara Arab ini terlihat ingin memperjuangkan nasib Palestina, tapi sebenarnya lebih kental justru untuk membela kepentingannya. Letak wilayah Palestina yang strategis dan simbolisme agamanya membuat Mesir, Suriah dan Yordania semuanya berkeinginan untuk memasukkan Palestina ke dalam wilayah mereka masing-masing.

Sedangkan negara mayoritas Muslim lainnya seperti Turki dan Iran justru mengakui Israel karena mereka menganggap perjuangan negara Arab terhadap Resolusi tersebut sebagai masalah bagi orang Arab, juga karena pada dasarnya Turki dan Iran keduanya berbeda dengan Arab (Turk dan Persia).

Lagipula, saat itu, Turki dan Iran adalah sekutu Amerika Serikat, bahkan Turki adalah anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), pakta negara-negara barat untuk menghadapi Uni Sovyet di masa Perang Dingin itu.

Perang Arab-Israel Pertama berakhir dengan gencatan senjata. Negara-negara Arab gagal mengalahkan Israel dan dalam perjanjian gencatan senjata itu disepakati Israel dapat menguasai daerah di belakang “Green Line”.

Area Green Line mencakup Gaza dan Tepi Barat. Mesir menguasai Gaza. Yordania memegang Tepi Barat. Yerusalem dibagi menjadi dua, Barat ditempati oleh Israel, Timur (termasuk Al-Quds) ditempati oleh Yordania. Pengungsi Arab Palestina kebanyakan adalah orang Yordania atau Mesir.

Situasi ini hanya bertahan sampai Juni 1967 ketika akhirnya aliansi Arab dikalahkan oleh Israel dalam Perang Enam Hari. Israel berhasil merebut Gaza dari Mesir, Tepi Barat dan Yerusalem Timur dari Yordania, serta wilayah di luar Palestina yakni Sinai di Mesir dan Golan di Suriah.

Gagalnya aliansi Mesir-Suriah-Yordania memberi peluang kepada Arab Saudi untuk tampil menjadi pejuang baru Palestina. Arab Saudi mendirikan Persatuan Negara-Negara Islam (OIC) pada 1969 sebagai wadah untuk mewujudkan persatuan umat Islam melawan Israel.

Enam tahun setelahnya, tahun 1973 negara-negara Arab melancarkan kembali perang melawan Israel yang dikenal dengan Perang Yom Kippur. Arab Saudi menampilkan kekuatannya dengan memberlakukan sanksi minyak terhadap AS dan Eropa yang berakibat sangat telak. Menjadikan AS terpaksa meminta Israel supaya menyerah dan mengadakan gencatan senjata.

Dari situ Arab Saudi mengeluarkan tiga semboyan yang menjadi populer yang dikenal “Three Nos” yaitu “tidak ada perdamaian” (لا صلح ), “tidak ada pengakuan” (لا اعتراف ), “tidak ada negoisasi” (لا تفاوض ) dengan Israel.

Sebegitu hebat Arab Saudi saat itu, bagaimana peran Irak, Iran dan Turki ? Akan hadir dalam lanjutan artikel ini, nantikan. (A/RA-1/P1)

Miraj News Agency (MINA)