Washington, 24 Shafar 1436/17 Desember 2014 (MINA) – Menteri Luar Negeri AS, John Kerry mengatakan, Amerika Serikat telah membuat keputusan untuk tidak menjadi penentu mengenai resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB di negara Palestina.
“Kami tidak akan membuat keputusan tentang bahasa, pendekatan, resolusi tertentu dan yang berkaitan dengan semua itu,” kata Kerry saat berkunjung ke London pada Selasa (16/12) kemarin. Hurriyet daily news melaporkan dan dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Rabu (17/12).
Dia mengatakan, mereka sadar dan mereka harus berhati-hati untuk menentukan langkah-langkah yang diambil dan itu penting untuk mengurangi konflik di kawasan itu serta mencari jalan perdamaian yang diinginkan Israel dan Palestina.
“Status quo tidak berkelanjutan bagi kedua belah pihak, sekarang apa yang kita coba adalah melakukan perundingan yang konstruktif dengan semua orang guna menemukan cara terbaik untuk maju,” kata Kerry.
Baca Juga: ICC Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Netanyahu dan Gallant
Sebelumnya, pada Senin (15/12) lalu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu meminta jaminan kepada Kerry supaya Washington memblokir upaya Palestina dan Eropa untuk menetapkan kerangka waktu untuk negara Palestina.
Sementara itu, gerakan perlawanan di Palestina, Hamas menegaskan dukungannya terhadap Pemerintah Palestina ke DK PBB untuk meminta diakhirinya pendudukan Israel, sebagai syarat untuk dialog rekonsiliasi dan persatuan Palestina.
Juru bicara Hamas, Sami Abu Zuhri menyatakan, merespon keputusan pimpinan Organisasi Pembebasan Palestina yang hendak mengajukan proses bagi proyek akhiri penjajahan ke PBB, Hamas mendukung setiap langkah politik yang bisa merealisir kepentingan Palestina, namun harus dibicarakan secara nasional.
Pemerintah Palestina akan menuntut DK PBB untuk mengakhiri pendudukan, pasca pertemuan Menterei Luar Negeri Arab dengan Menteri Luar Negeri Amerika, John Kerry dan sejumlah menteri Eropa, Selasa pekan depan.
Baca Juga: Trump Disebut Menentang Rencana Israel Aneksasi Tepi Barat
Pertengahan Oktober lalu, telah didiskusikan rencana agenda proyek nasional, menuntut 15 anggota DK PBB, untuk mengakhiri pendudukan Israel di wilayah Palestina, pada Februari 2016 mendatang, dan mendirikan Negara Palestina. (T/P011/R11)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: Syamsuri Firdaus Juara 1 MTQ Internasional di Kuwait