Kolaborasi KSP, Kemenag dan Kemlu Selenggarakan Jakarta Plurilateral Dialog 2023

sajadi - Ahad, 27 Agustus 2023 - 20:25 WIB

Ahad, 27 Agustus 2023 - 20:25 WIB

6 Views

Jakarta, MINA – Kolaborasi antara Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) akan menyelenggarakan Jakarta Plurilateral Dialog (JPD) 2023 yang akan berlangsung pada 29-31 Agustus 2023 di Hotel Borobudur, Jakarta.

Direktur Hak Asasi Manusia Kemlu, Achsanul Habib menyebutkan JPD 2023 sebagai forum praktik baik Indonesia dalam mengimplementasikan budaya toleransi dalam lingkup global.

“JPD menjadi pengingat bagi masyarakat internasional bahwa negara juga harus berperan memfasilitasi pemenuhan kebebasan beragama dan mencegah diskriminasi atau kebencian berdasarkan agama, yang mana hal tersebut dilarang oleh hukum nasional sesuai seperti kewajiban kita dalam Konvensi Hak Sipil dan Politik,” ucap Achsanul dalam keterangannya, Ahad (27/8).

Indonesia sebagai negara anggota PBB, kata Achsanul, secara aktif membahas inisiatif penegasan HAM dan anti-intoleransi, termasuk melalui JPD 2023 sebagai forum yang akan menunjukan toleransi sebagai kunci perdamaian dunia.

Achsanul menyebut, dialog dalam forum JPD 2023 mencakup pembahasan yang didesain inklusif, menampung berbagai pandangan dari organisasi keagamaan, masyarakat sipil, organisasi keagamaan, mitra pembangunan dan stakeholder lainnya, termasuk pandangan pemerintah.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Siti Ruhaini Dzuhayatin mengatakan, implementasi Resolusi 16/18 UNHCR bisa mengatasi praktek intoleransi berbasis agama dan kepercayaan di negara manapun.

Hal tersebut akan dituangkan dalam acara JPD 2023 yang akan mengangkat pengarusutamaan Resolusi 16/18 sebagai rumusan komitmen untuk memajukan dan mendorong penghormatan dan pemenuhan tanpa diskriminasi agama dan kepercayaan.

“Pengangkatan tema dalam mengarusutamakan budaya toleransi yang berbasis pada Resolusi 16/18 karena kita ingin Indonesia tercatat dalam database implementasi Resolusi 16/18 melalui acara ini, sekaligus mendukung arahan bapak Presiden mengembalikan Indonesia ke peta dunia dan menguatkan modalitas Indonesia untuk maju jadi anggota dewan HAM 2024,” ujar Ruhaini di Jakarta. (R/RE1/P1)