Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kominfo Ancam Blokir 42 Platform Pembayaran, Terkait Judi Online

Insaf Muarif Gunawan Editor : Widi Kusnadi - Selasa, 13 Agustus 2024 - 22:29 WIB

Selasa, 13 Agustus 2024 - 22:29 WIB

21 Views

Jakarta, MINA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI bakal menjatuhkan sanksi berupa pencabutan tanda daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) kepada 21 Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) yang terkait judi online.

“Sebelumnya, Jumat (9/8), Kementerian Kominfo telah mengirimkan surat peringatan kepada para PJP untuk memastikan layanannya tidak memfasilitasi transaksi perjudian secara daring,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, melalui keterangan resmi, demikian keterangan yang diterima MINA, Senin (13/8).

Budi mengatakan, dari 21 PJP tersebut, ada 42 sistem elektronik yang didaftarkan di Kementerian Kominfo.

“Daftar lengkap 42 platform pembiayaan yang diketahui digunakan untuk transaksi judi online bisa dilihat di website resmi Kementerian Kominfo,” ucapnya.

Baca Juga: Cuaca Jakarta Kamis Ini Mayoritas Berawan

Sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Kementerian Kominfo telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap layanan PJP.

Kominfo menemukan indikasi keterkaitan pemanfaatan layanan sistem pembayaran tersebut untuk aktivitas perjudian.

Berdasarkan monitoring dan evaluasi tersebut, Kominfo meminta para penyelenggara agar melakukan pemeriksaan internal/audit terhadap layanan sistem elektronik secara komprehensif dan mendalam untuk memastikan bahwa layanan tersebut tidak dimanfaatkan untuk judi online dan/atau aktivitas ilegal lainnya.

Hasil pemeriksaan internal/audit yang dimaksud diserahkan kepada Kominfo paling lama tujuh hari kerja setelah surat peringatan tersebut diterima.

Baca Juga: Anies: Mahasiswa Harus Berani Sampaikan Pendapat, Meski Lawan Arus

“Dalam hal batas waktu tujuh hari tersebut Kementerian Kominfo belum menerima hasil pemeriksaan dimaksud, maka penyelenggara jasa pembayaran elektronik akan dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan,” kata Budi. []

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Dompet Dhuafa Gandeng Titimangsa, Suguhkan Teater Musikal tentang Palestina

Rekomendasi untuk Anda

Indonesia
Indonesia
Indonesia
Indonesia
Indonesia
Indonesia
MINA Preneur
MINA Health
MINA Health