Kongres Uighur Dunia Ajukan Gugatan Terhadap Tiga Perusahaan Tiongkok

Paris, MINA – Kongres Uighur Dunia (WUC) telah mengajukan gugatan hukum di Paris terhadap tiga perusahaan Tiongkok, yaitu Dahua Technology France, Hikvision France, dan Huawei France.

Pengajuan gugatan dibuat oleh pengacara hak asasi manusia terkemuka Prancis William Bourdon dari Bourdon & Associés, dengan tuduhan ketiga perusahaan teknologi Tiongkok tersebut terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan terhadap orang-orang Uighur di Turkistan Timur.

“Pengajuan ini merupakan pengingat penting bagi semua perusahaan yang terlibat dalam genosida pemerintah Tiongkok bahwa mereka memikul tanggung jawab hukum,” kata Presiden WUC Turgunjan Alawdun. Siaran Pers yang dikutip MINA, Rabu (9/4).

“Kami yakin bahwa peradilan Prancis akan menangani masalah ini dengan serius,” ujar Alawdun.

Ia mengatakan, pengaduan hukum tersebut menguraikan empat tuduhan serius: penyembunyikan keterlibatan dalam kejahatan perbudakan yang diperburuk, penyembunyikan keterlibatan dalam kejahatan perdagangan manusia, penyembunyikan keterlibatan dalam genosida dan penyembunyikan keterlibatan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Gugatan tersebut mendapat dukungan dari LSM Don’t Fund Russian Army, yang secara aktif pernah menyelidiki dan mengungkap keberadaan kamera pengintai Hikvision dan Dahua yang tersebar luas di Ukraina.

Penelitian mereka menyoroti bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut terus beroperasi secara bebas di seluruh Eropa, meskipun keterlibatan mereka terdokumentasi dalam pelanggaran hak asasi manusia.

“Kami bergabung untuk memastikan akuntabilitas bagi perusahaan yang terlibat dalam genosida Uighur dan ancaman keamanan di Ukraina,” kata Direktur organisasi tersebut, Olha Matseliukh.

Pengaduan setebal 45 halaman tersebut menggunakan berbagai sumber publik dan bukti untuk menunjukkan bagaimana ketiga perusahaan tersebut membantu membangun dan memelihara sistem pengawasan massal di Turkistan Timur, yang mendukung tindakan diskriminatif pemerintah Tiongkok.

Baik Hikvision maupun Dahua telah memasok teknologi pengawasan canggih, termasuk sistem pengenalan wajah bertenaga AI, kepada pemerintah Tiongkok.

Kamera Hikvision telah didokumentasikan di sekitar masjid, sekolah, jalan umum, dan bahkan di dalam rumah-rumah Uighur.

Dokumen internal yang bocor dan penelitian independen telah menunjukkan bahwa Hikvision mengembangkan perangkat lunak yang mampu mengidentifikasi individu Uighur secara khusus, dan memberi tahu pihak berwenang berdasarkan etnis.

Demikian pula, Dahua telah terlibat dalam menyediakan teknologi pengenalan wajah yang dirancang untuk pembuatan profil ras.

Sistem-sistem tersebut telah digunakan sebagai alat penindasan, yang berkontribusi terhadap penahanan massal dan pemantauan warga Uighur oleh negara Tiongkok.

Huawei, penyedia infrastruktur telekomunikasi dan teknologi pintar terkemuka, juga berperan dalam pelanggaran serupa.

Perusahaan tersebut dilaporkan bermitra dengan Biro Keamanan Publik Xinjiang dalam sebuah “laboratorium inovasi bersama” yang berfokus pada teknologi kepolisian.

Dokumen internal perusahaan mengungkapkan bahwa Huawei menguji sistem pengenalan wajah yang mampu menandai warga Uighur di tengah keramaian.

Pada tahun 2019, Hikvision dan Dahua dimasukkan ke dalam Daftar Entitas Departemen Perdagangan AS karena keterlibatan mereka dalam pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Uighur dan warga Turki lainnya. []

Mi’raj News Agency (MINA)