LIPI Sosialisasikan Hasil Survei Ahli 2018 untuk Penguatan Demokrasi

Jakarta, MINA – Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melaksanakan kegiatan survei ahli dalam kurun waktu April-Juli 2018. Hasil survei itu dilakukan terhadap 145 orang ahli politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam.

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Firman Noor mengharapkan, hasil survei ini dapat memetakan isu dan problem strategis di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam, serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan untuk mendorong konsolidasi demokrasi di Indonesia.

“Hukum di Indonesia masih rimba raya, belum jelas. Kedepan semoga kondisi demokrasi di Indonesia semakin baik, rasional, dan berintegritas,” kata Firman dalam acara Sosialisasi Hasil Survei Ahli 2018 di Jakarta, Selasa (7/8).

Adapun hasil survei ahli yang dilakukan kali ini meliputi pemetaan kondisi, problem, dan kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi; pemetaan kondisi dan problem sosial budaya; serta pemetaan kondisi, problem, dan kinerja institusi hukum, pertahanan dan keamanan.

“Dalam bidang ekonomi, 65% ahli menyatakan bahwa akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar (akses pangan, pendidikan dan kesehatan) saat ini sudah baik. Namun, hal yang masih menjadi catatan adalah akses masyarakat terhadap perumahan yang dinilai masih buruk atau sangat buruk oleh 54,47% ahli,” papar peneliti politik LIPI, Esty Ekawati.

Kemudian, terkait dengan penilaian terhadap tingkat daya beli masyarakat, di satu sisi 83,45% ahli menyatakan ketersediaan barang telah baik/sangat baik dan 57,93% ahli menyatakan inflasi saat ini baik/sangat baik.

“Di sisi lain 55,17% ahli menilai tingkat pendapatan masyarakat masih buruk/sangat buruk, dan 53,80% ahli menilai disparitas harga antar wilayah masih buruk,” ujar Esty.

Sementara penilaian ahli terhadap kinerja pemerintah di bidang pembangunan infrastruktur terbilang positif, terutama pada pembangunan bandara dan pelabuhan, di mana 90% ahli telah menilainya baik/sangat baik.

“Namun, penilaian buruk diberikan oleh 51% ahli pada pembangunan infrastruktur air bersih. Problem lain terkait dengan kinerja pemerintah di bidang industri diantaranya: penyerapan dan kapasitas tenaga kerja dalam bidang industri serta terkait dengan kegiatan ekonomi luar negeri termasuk ekspor, impor dan utang luar negeri,” terangnya.

Esty menambahkan, jika penilaian ahli terhadap kondisi kesetaraan sosial budaya di masyarakat terbagi menjadi dua kategori nilai. Kondisi kesetaraan yang telah dinyatakan baik, diantaranya kesetaraan di bidang pendidikan (60,69%), di bidang kesehatan (60,69%) dan di bidang politik (60,69%).

“Secara umum, ahli menilai kondisi pertahanan di Indonesia sudah baik dan efektif dalam menanggulangi ancaman. Hanya saja masih ada beberapa ancaman, baik militer maupun non militer, yang dinilai para ahli memiliki potensi tinggi untuk muncul. Ancaman tertinggi yakni kejahatan transnasional (88%), terorisme (79%), dan penyebaran ideologi non-Pancasila (70%),” jelasnya.

Aspek pertahanan keamanan lain yang dinilai di dalam survei ini yakni perihal reformasi sistem pertahanan. Mayoritas ahli (57,1%) menilai bahwa kontrol sipil atas militer sejauh ini belum berjalan efektif.

“Hal ini dikarenakan beberapa sebab, diantaranya: lemahnya kapasitas sipil, minim akuntabilitas dan transparansi di tubuh militer, keterlibatan militer dalam politik dan lainnya. Selain itu, ahli juga menekankan agar militer tidak perlu diberikan peran ekonomi dan politik karena tugas utama mereka adalah pertahanan,” pungkasnya. (L/R09/B05)

Mi’raj News Agency (MINA)