Lulusan SMK Sumbang Pengangguran Terbanyak Di Indonesia

Jakarta, MINA – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah Indonesia, terutama menurut tingkatan pendidikan yang pencari kerja lulusan Sekolah Menengah Atas (SMK) menjadi penyumbang terbesar.

“Salah satu penyebabnya adalah kurang match nya (cocok) skill dan kompetensi sumber daya manusia lulusan SMK dengan kebutuhan dunia kerja atau pemberi kerja,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro pada Forum diskusi FMB9 di Jakarta, Kamis (8/11).

Menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2018 yang dilaksanakan Badan Pusat Stastistik (BPS), TPT berbasis pendidikan yang paling besar kontribusinya adalah dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sekitar 11,24 persen kemudian disusul SMA dengan 7,95 persen dan lulusan Universitas sebesar 5,89 persen.

Namun, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan, sumbangan lulusan SMK di dunia kerja setiap tahun juga selalu meningkat.
Pada tahun 2015 sumbangan lulusan SMK ke pasar tenaga kerja sebanyak 12,65 persen, tahun 2016 mencapai 11,11 persen. Tahun 2017 naik lagi menjadi 11,41 persen, dari tahun 2017 ke 2018 menjadi 11,24 persen.

“Sebenarnya ini positif. Kita harus melihat secara optimistis. Jadi Kemendikbud tentu memiliki banyak pekerjaan, namun trennya sudah benarlah,” jelas Menaker.

Selaras dengan Menaker, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, lulusan SMK merupakan tingkat pendidikan yang persentase penurunan pengangguran terbukanya selalu turun setiap tahunnya.

“Tercatat, kata dia, jika pada 2016 sebesar 9,84 persen, pada 2018 tinggal 8,92 persen,” papar Muhadjir.

Untuk itulah pemerintah menetapkan beberapa strategi untuk pengurangan pengangguran lulusan SMK.

Pertama, peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dengan pengembangan bidang keahlian SMK, penyelarasan kurikulum SMK dengan kebutuhan industri, pemagangan siswa dan guru di industri, penugasan instruktur ke SMK.

Kedua, penguatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan peningkatan kompetensi guru dan pengendalian ijin pembangunan SMK yang tidak memenuhi standar mutu.

Ketiga, peningkatan sertifikasi lulusan SMK melalui penguatan lembaga sertifikasi kompetensi dan Sinkronisasi sistem sertifikasi di sektor pendidikan dengan di sektor ketenagakerjaan.

Keempat, penguatan pendidikan kewirausahaan di SMK dengan Pengenalan kurikulum kewirausahaan dan kerja praktik kewirausahaan.(L/Sj/RS3)

Mi’raj News Agency (MINA)