Mahathir Hadapi Aksi Massa Terbesar Pertama


Kuala Lumpur, MINA – Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menghadapi aksi massa terbesar pertama sejak memimpin pemerintahan pada Mei, ketika partai-partai oposisi memimpin puluhan ribu etnis Melayu di Kuala Lumpur untuk memprotes konvensi PBB tentang diskriminasi rasial (ICERD).

Pusat ibukota dibanjiri oleh pengunjuk rasa berpakaian putih, yang datang dari berbagai negeri untuk berkumpul pada Sabtu sore (8/12).

Polisi memperkirakan sekitar 55.000 orang mengikuti aksi itu, menurut Kepala Polisi Kuala Lumpur Mazlan Lazim. Business Mirrormelaporkan pada Senin (10/12).

Dia menambahkan bahwa reli berjalan lancar tanpa insiden yang tidak diinginkan.

Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), yang selama enam dekade memegang kekuasaan dan kalah dalam pemilihan umum Mei, mengklaim membawa 200.000 pendukung, dan mengatakan PAS, sebuah partai Islam, memobilisasi 300.000 tambahan.

Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) menjadi isu panas di Malaysia bulan lalu.

Partai-partai dan kelompok-kelompok oposisi yang berbasis di Malaysia menyuarakan kekhawatirannya, bahwa itu akan mengancam posisi Islam sebagai agama resmi dan mengikis hak istimewa khusus orang Melayu, yang membentuk komunitas etnis terbesar di Malaysia.

“Unjuk rasa anti-ICERD dimaksudkan untuk menunjukkan kekuatan dari dua partai politik Melayu terbesar di negara itu,” kata Asrul Hadi Abdullah Sani, seorang analis konsultan risiko Bower Group Asia, mengacu pada PAS dan UMNO.

“Ini akan menjadi ukuran kerumunan yang mencerminkan kekuatan kemitraan UMNO-PAS,” ujarnya.

Sekitar 30 persen pemilih Melayu mendukung Pakatan Harapan yang berkuasa dalam pemilihan umum, menurut survei oleh lembaga survei Merdeka Center pada bulan Juni.

Ini menunjukkan dukungan lemah yang Mahathir miliki dari kelompok etnis terbesar di negara itu, lanjut survei.

Gejolak kekhawatiran atas ancaman terhadap identitas dan agama Melayu-Muslim telah meningkat sejak jajak pendapat, SerinaRahman, seorang rekan tamu di ISEAS-Yusof Ishak Institute, menulis pada bulan September.

“Mereka khawatir bahwa prinsip-prinsip dalam konstitusi kita tidak diterima dan diancam di tingkat internasional,” katanya.

Pertemuan itu, awalnya dimaksudkan untuk menekan pemerintah agar tidak meratifikasi konvensi, kata penyelenggara, dengan tujuan baru untuk “berterima kasih” kepada pemerintah karena telah membatalkan ICERD.

Sementara itu, Menteri Keuangan Lim Guan Eng mengatakan unjuk rasa itu tidak relevan.

Anggota Parlemen Partai Keadilan Rakyat Fahmi Fadzil mengatakan bahwa penyelenggara seharusnya malah memperdebatkan masalah ini di parlemen.

Singapura pada Jumat mengeluarkan peringatan untuk menunda semua perjalanan yang tidak penting ke Kuala Lumpur dan memperingatkan kemungkinan bentrok.

Pertemuan kedua tentang hak asasi manusia yang dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu ditunda sampai hari Ahad (9/12) karena masalah keamanan, Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia Razali Ismail mengatakan dalam sebuah pernyataan. (T/RS2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)