Jakarta, MINA – Pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Zulkifli Hasan baru-baru ini mengenai adanya lima partai pendukung perilaku lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) harus dicatat masyarakat.
Menurut Direktur Pusdikham Uhamka, Maneger Nasution, jika pernyataan Zulkifli benar adanya, maka di negeri ini masih terjadi disparitas politik.
“Disparitas politik tersebut dibuktikan dengan banyaknya aspirasi publik yang justru berlawanan dengan partai politik atau pun para anggota DPR, yang sejatinya mewakili suara rakyat. Lihat saja publik maunya A, tapi partai politik di DPR maunya B,” ujar Maneger dalam sebuah rilis yang diterima Kantor Berita MINA.
Baca Juga: Tumbangnya Rezim Asaad, Afta: Rakyat Ingin Perubahan
Dia menambahkan, publik sejatinya mencatat dengan baik parpol-parpol yang menyetujui LGBT yang jelas-jelas tidak sesuai dengan Pancasila, konstitusi, UU, budaya dan agama-agama di Indonesia.
“Publik berhak mengevaluasi partai-partai itu,” ujar pria yang juga mantan Komisioner Komnas HAM itu.
Sebelumnya, seperti diberitakan ANTARA, Ketua MPR, Zulkifli Hasan, mengungkapkan ada lima fraksi di DPR yang menyetujui perilaku LGBT.
“Saat ini di DPR sedang dibahas soal Undang-Undang LGBT atau pernikahan sesama jenis. Sudah ada lima partai politik menyetujui LGBT,” katanya, saat menghadiri acara yang sama, yaitu Tanwir I Aisyiyah, di Surabaya, Sabtu (20/1/2018).
Baca Juga: Resmikan Terowongan Silaturahim, Prabowo: Simbol Kerukunan Antarumat Beragama
Namun saat ditanya fraksi mana saja yang menyetujui, dia enggan menyebutkan dan memastikan Fraksi PAN DPR menolak.
Secara terpisah, Badan Legislasi DPR membantah adanya pembahasan RUU LGBT di DPR. (R/RE1/RS2)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Konflik Suriah, Presidium AWG: Jangan Buru-Buru Berpihak